PARANOYA SBY

Ketika 11 anggota Kopassus di umumkan terlibat dalam pembunuhan di Lapas oleh dinas penerangan, serentak beberapa status BBM di kawan – kawan saya berubah menjadi bertulisan jiwa corsa dan salam komando dalam nostalgia keberhasilan operasi yang dilakukan Kopassus. Tentu saja hal itu berkaitan dengan tali ideologis karena mereka sama – sama tentara dalam arti juga ikut merasakan terhadap apa yang ke 11 anggota Kopassus rasakan.

 Meski pada awalnya publik sudah menduga – duga bahwa jika dilihat dengan logika paling sederhana, maka penyerangan tersebut adalah bentuk balas dendam yang dilakukan secara inisiatif oleh sekelompok orang karena terbunuhnya anggota Kopassus di sebuah Café. Sehingga wajar jika anggota lain melakukan hal yang sama karena ikatan emosional. Sementara rentetan panjang konflik karena terbunuhnya alat negara yang berujung balas dendam dapat dikaji dalam bentuk penunggangan terhadap kejadian kemarin. Sehingga apakah penyerangan tersebut dimaksudkan untuk menyebar konflik jangka panjang di negara ini dengan memanfaatkan dampak konflik di Ogan Kemiring Ilir, dengan cara membenturkan TNI dengan golongan Kristen dimana cara tersebut dilakukan dengan menambah catatan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kopassus, pendek kata, seandainya dimunculkannya kembali Tim Mawar jilid II, karena selama Prabowo masih eksis dalam bentuk nama besar nya sebagai Jenderal kontroversial, cerita – cerita TIM MAWAR belumlah hilang begitu saja. Mudah saja hal itu dilakukan, karena orang tua korban yang terbunuh ada yang memiliki jaringan keholistikan yang kuat di NTT sehingga akan mendorong leader opion ke arah HAM bahkan cenderung ke SARA. Konotosi SARA tersebut menjadi premis lain yang dapat diangkat juga dengan melihat latar belakang korban sebagai preman yang memiliki reputasi cemerlang dalam dunia hitam di Yogyakarta selain desersi kepolisian Polda DIY, Baca : http://fokus.news.viva.co.id/news/read/400784-catatan-hitam-dicky-ambon--preman-yang-dibunuh-di-selnya-sendiri.

Kendati korban jiwa jatuh, hal tersebut tidak akan memunculkan resistensi besar di kalangan masyarakat Yogya kecuali etnis di luar Yogya terutama NTT, karena sebagai aktor golongan hitam dapat dihilangkan dalam bentuk barter keamanan sehingga dapat dijadikan alasan yang paling kuat untuk membenarkan kejadian tersebut. Tidak salah jika muncul analisis bahwa ada pasukan lain di luar TNI yang sengaja ditugaskan dalam bentuk “ HITMAN “ untuk mencegah konflik yang lebih luas di kalangan keragaman etnis Yogya karena tindakan kelompok yang terbunuh tersebut.

                Satu analisis yang menarik dari Mas Prayitno Ramelan, Baca : http://ramalanintelijen.net/?p=6713, dimana statement kemungkinan adanya support agent sangat jelas memperlihatkan adanya kemungkinan hirarki komando tim kecil pasukan elit, insiden ini juga dapat memunculkan opini negatif terhadap Presiden sebagai pemegang tertinggi operasional pasukan khusus. Karena jika masyarakat mencurigai adanya sekolompok pasukan liar yang beroperasi dalam konteks internal Kopassus, tentunya akan ada hirarki perintah yang sampai kepada Presiden walaupun secara opini pasti ada bantahan dari pihak – pihak terkait, logika ini juga dapat digunakan sebagai bentuk pengalihan isu. Oleh karena itu sangat jelas jika Syamsu Djalal dengan lantang mengatakan bahwa itu adalah bukan style Kopassus dalam melakukan operasinya. Baca :  http://nasional.kompas.com/read/2013/04/01/15430916/Syamsu.Djalal.Kopassus.kalau.Menembak.Satu.Nyawa.Satu.Peluru dan baca juga : http://palembang.tribunnews.com/2013/04/01/syamsu-djalal-ada-suatu-perebutan-kekuasaan-antarkartel-narkoba. Dari statement tersebut, saya tidak melihat ada usaha untuk pengalihan untuk pengalihan isu dari kelompok purnawirawan, tetapi memang yang bersangkutan ( bpk Syamsu Djalal ) ketika 98 terlibat langsung dalam proses DKP Prabowo, sehingga memahami betul bagaimana isu – isu seperti ini diturbulensikan secara politis dan tidak menyentuh pimpinan puncak sebagai akar persoalannya.

Dua premis tersebut, dari Mas Pram dan Bapak Syamsu Djalal sudah jelas melogiskan terhadap indikasi sebuah keparanoidan incumbent atau SBY dimana isu yang berkembang saat ini adalah bagaimana masyarakat berterima kasih terhadap dampak kasus tersebut dan ketika ruang gerak Preman menjadi lebih terbatas khususnya di Yogya, potensi ini menurut obrolan – oborolan di warung kopi dikarenakan kemampuan dari para “ Spin Doctor “ atau agen propaganda di lingkaran incumbent untuk merubah arah isu yang dapat menguntungkan incumbent. Hal itu mudah saja dilakukan dengan membenturkan jiwa korsa dengan potensi pelanggaran HAM. Dimana ketika jiwa korsa menjadi ruh penggerak para patriot itu, tentu saja pimpinan diatasnya menjadi tidak tersentuh hukum serta tidak melanggar HAM sebagai tanggung jawab hirarkis, karena mereka ( ke-11 anggota Kopassus ) bergerak berdasarkan hati nurani, Baca : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/404413-menhan--penyerangan-11-kopassus-ke-lp-cebongan-tak-langgar-ham. Disisi lain masyarakat diagitasi, Baca : http://news.detik.com/read/2013/04/10/125851/2216466/10/?nd772204topnews,  dan bahwa ke-empat orang yang terbunuh adalah preman sehingga demonstrasi yang muncul dalam bentuk tekanan terhadap Komnas HAM untuk tidak menyeret ke 11 anggota tersebut ke arah yang lebih jauh. Karena katakanlah keadaan Yogya sekarang sudah lebih aman sebagai dampak kasus tersebut, sehingga rasa berterima kasih masyarakat menjadi sebuah resistensi yang kuat agar kasus ini tidak menjadi berkembang kuat.

                Permainan ini sebenarnya sederhana jika melihat eskalasi yang berkembang di media, serta penyelesaian dikalangan elit tentara di tataran wilayah kodam serta Polda. Tetapi yang paling essensial dari pertarungan wacana tersebut adalah bahwa ada sesuatu yang ingin ditunjukan bahwa negara akan aman selama yang memegang kekuasaan adalah tentara. Oleh karena itu, mungkin saja jawaban dari kasus ini akan terungkap seandainya hasil dari konvensi Partai Demokrat nanti, memenangkan Pramono sebagai kandidat Capresnya, sehingga premis – premis dari Mas Pram dan Bapak Syamsu Djalal akan menjadi obyektif, bahwa saat ini memang ada keparanoidan yang kuat di sisi SBY yang bersembunyi di balik jubah jiwa korsa para patriot itu.

Salam Komando….. Bravo Kopassus….

 Jakarta, 12 April 2013

 Mohamad Chaidir Salamun 

Media Intelligence IndoSolution

              

Tekanan Nyata dan kuat atau Simptom biasa yang akan selesai ?……

I.Tanda tanda yg sederhana terlihat.

Berita Freeport awalnya muncul disedikit media dan awalnya dalam beberapa diskusi bisa jadi diakibatkan karena iklan freeport dibeberapa media tidak dilanjutkan. Demonstrasi dan pemogokan karyawan freeport menjadi berita yang menindaklanjuti setelah sebelumnya berita penembakan Mile 152 ?…berulang kali muncul dan menimbulkan korban jiwa.

Berita yang kemudian muncul adalah mengalirnya dana freeport ke aparat keamanan Indonesia yg besarnya 14 juta dollar dan dijawab sebagai ongkos kebutuhan operasi pasukan pengamanan dilapangan dan ternyata ketika dihitung….timbul persoalan baru karena seperti nya mengalirnya tidak hanya kepada pasukan dilapangan?…

Kasus freeport sudah lama mengandung ketidakpuasan termasuk sampai kepada komposisi saham pemerintah indonesia kenapa terlalu kecil dan tidak sampai 20 atau 30%, apalagi Marwan Batubara dalam tulisannya menulis bahwa freeport berpenghasilan sampai 5000 Triliun rupiah padahal APBN Indonesia hanya Rp.1.400. Triliun atau diatas sedikit dari 25% penghasilan freeport.

Hari ini tanggal 24 Nov 2011, Armando Maher Dirut nya mengatakan bahwa saat ini produksinya terhenti karena pipa penyalurnya dijarah. Oleh karenanya kerugian setiap harinya 7000 ton konsentrat menjadi tidak bisa diproses dan diadakan dan ini bernilai jutaan dollar.

Persoalannya apakah ini hanya cerita Freeport Vs karyawannya…?…atau berkaitan dengan operasi separatisme papua juga?…….

Bagaimana bisa tidak berhubungan jika dilihat bahwa saat ini semakin gencar dan ramai bukan hanya penempatan 2500 marinir usa di Darwin Australia saja tetapi hal ini semakin menyemangati kampanye advokasi Papua segera melaksanakan Referendum dan menuju kearah yang baru…..tanda tanda apa ini?….

II. Renegoisasi Freeport dan ketidakamanan yang bisa jadi bumerang atau separatisme?

Beberapa politisi semakin kuat menyuarakan bahwa jumlah APBN yang menjadi APBD dan ketika dibagi dengan jumlah penduduk Papua maka jumlahnya termasuk paling besar diindonesia….ini artinya Pemerintah pusat memperhatikan nasib dan perkembangan saudara kita disana, lalu kenapa pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di tanah Papua masih juga lambat bahkan dipersepsikan tidak adil atau hanya kekakayaannya di Gondol ke jakarta?…

Disisi lainnya apakah hanya freeport saja yang harus menjadi tulang punggung pensejahtera Tanah Papua atau juga LNG Tangguh dan juga berbagai perusahaan tambang serta perusahaan kelapa sawit dan usaha Hutan lainnya.

Yang pasti gejala yang terjadi terhadap freeport tidak lagi dapat dikatakan sebagai gangguan kecil karena bukan berarti macetnya Freeport berproduksi sama dengan mendekatnya posisi kemenangan Pemerintah Indonesia dalam  melakukan proses Renegoisasi kepada Freeport.?…kita juga harus memandang bahwa kejadian ini sebagai situasi dimana kedaulatan keamanan terhadap perusahaan tidak dapat dijamin Pemerintah Indonesia?….

Situasi ini juga harus dipandang bahwa proses negoisasi Freeport dengan para karyawannya sudah terlalu berlarut larut dan boleh jadi malahan semakin membuat ketidakpastian situasi sehingga kerawanan dan memprovokasi persoalan yang semakin meluas.

Dengan situasi ini juga bisa jadi persoalan Freeport dan Keresahan di Papua ini tidak lagi hanya persoalan yang berbasis kepada realitas sehari hari tetapi bukan tidak mungkin dibali ini sedang terjadi pertarungan politik dalam berbagai front…apakah dalam memperebutkan logistik 2014, kedaulatan Papua dan kepentingan nasional dalam rangka menata Pertambangan Indonesia agar mampu menjadi tulang punggung yang mensejahterakan bangsa Indonesia.

Pertanyaannya, apakah berhentinya produksi ini soal yang dibuat freeport atau memang soal dengan karyawan dan penduduk sekitar sudah tidak bisa ditengahi lalu kenapa aparat keamanan tidak mampu melaksanakan tugasnya dalam mengamankan Freeport tetap beroperasi?…

Apakah ini soal keamanan atau sudah mengarah kepada soal yang lebih dalam lagi soal pertahanan dan kedaulatan negara?

Apapun yang terjadi hanya berhentinya proses produksi PT Freeport bolah dikatakan sebagai sebuah kondisi yang mengindikasikan ketidakpastian keamanan bagi perusahaan yang beroperasi diindonesia apalagi sudah disebutkan diatas bahwa biaya pengamanan yang diberikan oleh Freeport bukan sedikit?…

III. Akan kemana persoalan ini?

1. Pertanyaannya apakah kondisi ini akan termanfaatkan menjadi energy untuk mempercepat proses Renegoisasi sehingga ada komposisi baru yang menguntungkan Indonesia atau Cuma cerita gangguan keamanan saja?
2. Apakah ini lebih mensemangati gerakan Separatisme atau pemanasan untuk mendapatkan kedaulatan yang mendekatkan kepada proses terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat dari pengelolaan pertambangan yang lebih berkeadilan bagi bangsa Indonesia.?
3. Apakah persoalan ini testcase saja dalam rangka menunjukan kelemahan pemerintahan Indonesia dalam melakukan koordinasi dan melaksanakan pemerintahannya?.

Sungguh sangat tidak sederhana membaca apalagi memunculkan solusi dan mewujudkannya tetapi apapun yang sedang terjadi boleh dibilang bahwa semuanya membuat semakin besarnya gesekan yang terjadi pada berbagai medan dan level yang ada di Papua sana.

Akibat sebagaian besar saudara kita yang masih suka berperang dan bentrok serta masih suka melakukan bentrokan maka saat ini ketika terjadi konflik dan bentrokan menjadi tidak sederhana mempersepsikan bahwa kejadian itu sebagai bagian dari yang berbeda dengan kejadian hari hari dimana memang bentrok dan konflik sudah merupakan kejadian yang biasa walau pun tentunya sangat memperihatinkan termasuk bentrokan akibat perselisihan pada proses pilkada di puncak jaya yang menewaskan sampai belasan jiwa.

IV. Penutup.

Sekarang mau kemana semua ini?…apakah dengan dialog bersama presiden Yudhoyono semuanya akan selesai begitu saja?…jawabannya pasti tidak akan selesai.

Pertanyaannya apakah dialog itu perlu?…bisa jadi diperlukan. Tetapi yang lebih diperlukan adalah bagaimana semua pihak membahas hal hal yang strategi yang memang harus diputuskan dan dibuatkan proses menuju penyelesaian persoalannya?…

Sekali lagi disampaikan bahwa dana yang mengucur kesana setiap tahunnya tidak lah sedikit tetapi jika tidak digunakan sebagai mana mestinya akan semakin meningkatkan kebencian kepada pemerintah pusat dijakarta…apa sebabnya?…

Jika sebuah investigasi dilakukan secara menyeluruh maka sebaiknya mengungkap berapa persen dana yang dihabiskan secara bermanfaat kepada program yang membuat saudara saudara kita menjadi lebih makmur dan sejahtera apakah melalui pendidikan, melalui pembangunan infrstruktur, apakah melalui olahraga dan kesenian, apakah dengan melalui langkah pengembangan wirausaha dan perekonomian basis papua, apakah dengan meningkatkan kesehatan masyarakat, apakah dengan pembukaan lapangan pekerjaan, apakah dengan pembangunan industri rumahan dan olahan…dan lainnya?…

Berdasarkan informasi yang didapat diindikasikan bahwa 50% dana yang seharusnya kepada program dan masyarakat di papua dihabiskan dijakarta…oleh beberapa pihak yang sangat mudah dideteksi jika dilakukan investigasi yang sedikit mendalam?…

Berapa banyak pejabat dan bupati di papua dibandingkan dijakarta dan kota besar lainnya..bagaimana dengan anggarannya?…

Media ada baiknya semakin mengejar para pejabat ini dalam rangka membuat mereka lebih bertanggung jawab….?….supaya mereka semakin rajin menggerakan daerah dan programnya…supaya mereka semakin dekat dengan masyarakatnya dan bersama masyarakat melakukan pembangunan disana.

KPK, jangan Cuma nangkapin yang mudah dan tidak bernilai strategis tetapi juga silakan dapatkan kasus yang berkaitan dengan seperatisme akibat korupsi kepala daerahnya dan dengan terjadinya ini semoga terjadi perubahan wawasan dan pandangan….

Kita butuh langkah yang cepat dan tepat dalam mengatasi persoalan ini termasuk menggerakan anak anak muda yang siap melakukan tindakan nyata sehingga bukan hanya perdebatan opini yang akhirnya hanya berpolemik saja.

Dengan perkembangan situasi diatas maka banyak hal bisa jadi semakin menjadi tidak sederhana dan terbuka….sehingga waktu dan ketepatan solusi serta pengorganisasian solusi menjadi sangat mendesak dan strategis.

Semoga bermanfaat                                                                                     
Jakarta, 5 Desember 2011

Mohamad Chaidir Salamun
Media Observer & Analyst IndoSolution
www.indosolution.co.id