PARANOYA SBY

Ketika 11 anggota Kopassus di umumkan terlibat dalam pembunuhan di Lapas oleh dinas penerangan, serentak beberapa status BBM di kawan – kawan saya berubah menjadi bertulisan jiwa corsa dan salam komando dalam nostalgia keberhasilan operasi yang dilakukan Kopassus. Tentu saja hal itu berkaitan dengan tali ideologis karena mereka sama – sama tentara dalam arti juga ikut merasakan terhadap apa yang ke 11 anggota Kopassus rasakan.

 Meski pada awalnya publik sudah menduga – duga bahwa jika dilihat dengan logika paling sederhana, maka penyerangan tersebut adalah bentuk balas dendam yang dilakukan secara inisiatif oleh sekelompok orang karena terbunuhnya anggota Kopassus di sebuah Café. Sehingga wajar jika anggota lain melakukan hal yang sama karena ikatan emosional. Sementara rentetan panjang konflik karena terbunuhnya alat negara yang berujung balas dendam dapat dikaji dalam bentuk penunggangan terhadap kejadian kemarin. Sehingga apakah penyerangan tersebut dimaksudkan untuk menyebar konflik jangka panjang di negara ini dengan memanfaatkan dampak konflik di Ogan Kemiring Ilir, dengan cara membenturkan TNI dengan golongan Kristen dimana cara tersebut dilakukan dengan menambah catatan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kopassus, pendek kata, seandainya dimunculkannya kembali Tim Mawar jilid II, karena selama Prabowo masih eksis dalam bentuk nama besar nya sebagai Jenderal kontroversial, cerita – cerita TIM MAWAR belumlah hilang begitu saja. Mudah saja hal itu dilakukan, karena orang tua korban yang terbunuh ada yang memiliki jaringan keholistikan yang kuat di NTT sehingga akan mendorong leader opion ke arah HAM bahkan cenderung ke SARA. Konotosi SARA tersebut menjadi premis lain yang dapat diangkat juga dengan melihat latar belakang korban sebagai preman yang memiliki reputasi cemerlang dalam dunia hitam di Yogyakarta selain desersi kepolisian Polda DIY, Baca : http://fokus.news.viva.co.id/news/read/400784-catatan-hitam-dicky-ambon--preman-yang-dibunuh-di-selnya-sendiri.

Kendati korban jiwa jatuh, hal tersebut tidak akan memunculkan resistensi besar di kalangan masyarakat Yogya kecuali etnis di luar Yogya terutama NTT, karena sebagai aktor golongan hitam dapat dihilangkan dalam bentuk barter keamanan sehingga dapat dijadikan alasan yang paling kuat untuk membenarkan kejadian tersebut. Tidak salah jika muncul analisis bahwa ada pasukan lain di luar TNI yang sengaja ditugaskan dalam bentuk “ HITMAN “ untuk mencegah konflik yang lebih luas di kalangan keragaman etnis Yogya karena tindakan kelompok yang terbunuh tersebut.

                Satu analisis yang menarik dari Mas Prayitno Ramelan, Baca : http://ramalanintelijen.net/?p=6713, dimana statement kemungkinan adanya support agent sangat jelas memperlihatkan adanya kemungkinan hirarki komando tim kecil pasukan elit, insiden ini juga dapat memunculkan opini negatif terhadap Presiden sebagai pemegang tertinggi operasional pasukan khusus. Karena jika masyarakat mencurigai adanya sekolompok pasukan liar yang beroperasi dalam konteks internal Kopassus, tentunya akan ada hirarki perintah yang sampai kepada Presiden walaupun secara opini pasti ada bantahan dari pihak – pihak terkait, logika ini juga dapat digunakan sebagai bentuk pengalihan isu. Oleh karena itu sangat jelas jika Syamsu Djalal dengan lantang mengatakan bahwa itu adalah bukan style Kopassus dalam melakukan operasinya. Baca :  http://nasional.kompas.com/read/2013/04/01/15430916/Syamsu.Djalal.Kopassus.kalau.Menembak.Satu.Nyawa.Satu.Peluru dan baca juga : http://palembang.tribunnews.com/2013/04/01/syamsu-djalal-ada-suatu-perebutan-kekuasaan-antarkartel-narkoba. Dari statement tersebut, saya tidak melihat ada usaha untuk pengalihan untuk pengalihan isu dari kelompok purnawirawan, tetapi memang yang bersangkutan ( bpk Syamsu Djalal ) ketika 98 terlibat langsung dalam proses DKP Prabowo, sehingga memahami betul bagaimana isu – isu seperti ini diturbulensikan secara politis dan tidak menyentuh pimpinan puncak sebagai akar persoalannya.

Dua premis tersebut, dari Mas Pram dan Bapak Syamsu Djalal sudah jelas melogiskan terhadap indikasi sebuah keparanoidan incumbent atau SBY dimana isu yang berkembang saat ini adalah bagaimana masyarakat berterima kasih terhadap dampak kasus tersebut dan ketika ruang gerak Preman menjadi lebih terbatas khususnya di Yogya, potensi ini menurut obrolan – oborolan di warung kopi dikarenakan kemampuan dari para “ Spin Doctor “ atau agen propaganda di lingkaran incumbent untuk merubah arah isu yang dapat menguntungkan incumbent. Hal itu mudah saja dilakukan dengan membenturkan jiwa korsa dengan potensi pelanggaran HAM. Dimana ketika jiwa korsa menjadi ruh penggerak para patriot itu, tentu saja pimpinan diatasnya menjadi tidak tersentuh hukum serta tidak melanggar HAM sebagai tanggung jawab hirarkis, karena mereka ( ke-11 anggota Kopassus ) bergerak berdasarkan hati nurani, Baca : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/404413-menhan--penyerangan-11-kopassus-ke-lp-cebongan-tak-langgar-ham. Disisi lain masyarakat diagitasi, Baca : http://news.detik.com/read/2013/04/10/125851/2216466/10/?nd772204topnews,  dan bahwa ke-empat orang yang terbunuh adalah preman sehingga demonstrasi yang muncul dalam bentuk tekanan terhadap Komnas HAM untuk tidak menyeret ke 11 anggota tersebut ke arah yang lebih jauh. Karena katakanlah keadaan Yogya sekarang sudah lebih aman sebagai dampak kasus tersebut, sehingga rasa berterima kasih masyarakat menjadi sebuah resistensi yang kuat agar kasus ini tidak menjadi berkembang kuat.

                Permainan ini sebenarnya sederhana jika melihat eskalasi yang berkembang di media, serta penyelesaian dikalangan elit tentara di tataran wilayah kodam serta Polda. Tetapi yang paling essensial dari pertarungan wacana tersebut adalah bahwa ada sesuatu yang ingin ditunjukan bahwa negara akan aman selama yang memegang kekuasaan adalah tentara. Oleh karena itu, mungkin saja jawaban dari kasus ini akan terungkap seandainya hasil dari konvensi Partai Demokrat nanti, memenangkan Pramono sebagai kandidat Capresnya, sehingga premis – premis dari Mas Pram dan Bapak Syamsu Djalal akan menjadi obyektif, bahwa saat ini memang ada keparanoidan yang kuat di sisi SBY yang bersembunyi di balik jubah jiwa korsa para patriot itu.

Salam Komando….. Bravo Kopassus….

 Jakarta, 12 April 2013

 Mohamad Chaidir Salamun 

Media Intelligence IndoSolution

              

TIJITIBEH

Adalah karakter SBY mungkin yang ada dalam benak saya dimana isu kudeta dianggap sangat urgent untuk menjadi penutup isu – isu lain. Hal ini mengingatkan saya terhadap rezim orde baru ketika PKI menjadi isu yang sangat strategis untuk menutupi kelemahan yang dialami oleh rezim tersebut. Tetapi apakah isu kudeta tersebut dapat dianggap efektif untuk dapat meredam lawan – lawan politiknya. Karena menurut nalar logika saya, memerlukan proses yang ngejelimet bagi seseorang untuk akan melakukan kudeta. Sebagai contoh, tahun 1997, dengan susah payah dan menuruti panggilan hati nurani, siang dan malam, Almarhum Letkol Djuanda melatih para aktivis mahasiswa di Jakarta dengan dasar – dasar intelijen dan pengetahuan kemiliteran tentang perang kota dengan harapan untuk dapat meminimalkan korban jiwa di kalangan mahasiswa seandainya kejatuhan Soeharto sudah tidak dapat dihindarkan lagi nantinya. Kondisi ini yang dipersepsikan sebagai usaha kudeta oleh penguasa ketika itu, karena memang menjadikan mahasiswa menjadi lebih radikal serta semakin memanaskan situasi di Ibu Kota ke arah chaos yang tidak terkendali, kesemua itu didasari oleh bentuk kekecewaan terhadap roda pemerintahan ketika itu dan saat ini kondisi tersebut terjadi dalam bentuk seperti tidak bisanya pemerintah mengendalikan harga bawang merah dan bawang putih. Kemudian kita melihat Ratna Sarumpaet, kita tahu wanita ini adalah aktivis yang begitu concern terhadap persoalan keseharian ibu – ibu terutama dengan kenaikan harga yang begitu memberatkan kaum ibu, ketika tahun 1997, Ratna Sarumpaet juga melakukan penggalangan aksi terhadap harga susu murah, karena ketika itu harga susu semakin tidak terjangkau. Hanya bentuk sounding saja dari Ratna Sarumpaet yang memang sangat berani sehingga rezim orde baru ketika itu memasukan kedalam daftar aktor yang berpotensi merongrong pemerintah ketika itu. Tetapi dalam persoalan kudeta tetap saya melihat tokoh tersebut seolah – olah tidak mendapatkan perhatian khusus dari pengawasan intelijen karena mungkin sudah dapat terpetakan kemampuan pengorganisirannya. Demikian juga dengan Adhi Massardi, kendati pernah berstatus sebagai Jubir Presiden yang bersangkutan juga memang memiliki rasa perhatian yang tinggi terhadap isu – isu bagi kalangan bawah seperti kenaikan harga bawang merah dan bawang putih, tetapi bukan berarti memiliki potensi dapat melakukan kudeta secara inkonstusional. Oleh karena itu, dengan dibenturkannya kedua orang ini dengan negara melalui informasi intelijen apakah bukan sebaliknya untuk menutupi isu melangitnya harga bawang. Atau memang sebetulnya itu adalah bagian dari sebuah strategi panjang pemenangan bagi SBY terhadap pemilu 2014, dimana SBY memiliki pengalaman memenangkan 2 kali pemilu ?????

Kemarin pagi, saya sempat mengobrol santai dengan salah seorang senior saya yang memiliki reputasi politik yang cukup mumpuni. Beliau mengatakan bahwa di tahun 2004 dikala SBY sebelum berhenti menjadi MenkoPolkam, saat itulah ketika operasi militer Aceh berlangsung, kesempatan untuk mengumpulkan logistik bagi dana kampanye Demokrat mulai dilakukan dengan mendompleng operasi militer tersebut sebagai modal awal untuk keikutsertaannya dalam pemilu untuk pertama kalinya. Momentum ini juga yang menyebabkan Megawati menjadi sebal terhadap SBY karena perintahnya untuk membereskan persoalan GAM di Aceh menjadi tidak utuh penyelesaianya. Rasa kekesalan itu mungkin juga dimanfaatkan oleh SBY ketika emosi Taufik Kemas yang sudah memuncak sehingga dikemas dalam bentuk Jenderal yang teraniaya. Di sisi lain, Hari Sabarno yang menjabat sebagai Mendagri, tentunya mengetahui kejadian tersebut tetapi karena dibawah koordinasi Menko Polkam hal tersebut cenderung menjadi pembiaran. Logika ini mungkin saja dapat diangkat kembali jika melihat Hari Sabarno terkena kasus korupsi Damkar dan berakhir di penjara serta menambah panjang rentetan daftar pejabat yang dekat dengan SBY dan kemudian masuk penjara karena kasus korupsi. Jika betul logika kecurangan politik itu terjadi, maka dalam 2 kali periode pemilu di 2004 dan 2009 incumbent menjadikan bahwa kecurangan sistemik adalah syarat mutlak kemenangan pemilu di Indonesia. Sehingga apakah syarat tersebut akan diberlakukan kembali di 2014, dimana tentu saja dengan tujuan berbeda bukan dalam bentuk mempertahankan kekuasaan tetapi mendapatkan kenyamanan setelah berkuasa. Jika dilihat dari data – data kuantitatif di 2004 dan 2009, sangat logis bila unsur – unsur rekayasa dilakukan oleh incumbent. Ketika 2004, Demokrat meraih 7,45 % suara dan berada di peringkat 5, selanjutnya angka kemenangan fantastis diperoleh dalam bentuk 20 % lebih dan keluar sebagai pemenang di tahun 2009 baca : http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrat , seandainya jika tidak ada kasus Nazarudin atau prahara Annas, apakah angka fantastis tersebut akan terus bertambah di 2014? Dan juga jika kita melihat angka – angka perolehan 10 besar di 2009, cenderung terjadi cluster atau pengelompokan angka kemenangan yang diperoleh oleh partai – partai. Pengelompokan tersebut dibutuhkan dalam rangka berkoalasi untuk kelancaran jalannya pemerintahan jilid II, tentunya hanya sekelas incumbent dengan kualifikasi mantan TNI dan Kaster yang memiliki logika – logika memainkan papan catur seperti ini. Deksripsi ini jelas membutuhkan analisis lebih dalam lagi dan berdasarkan instuisi serta data – data yang dimiliki sebagai syarat pembanding, tetapi sebagai wacana dan untuk kepentingan penyadaran masyarakat, saya kira tentunya akan lebih baik jika kita terus dapat memberikan informasi yang obyektif agar kemelekan itu akan terus terjaga seiring dengan banyaknya kemunculan isu – isu sampah seperti kudeta.

Dari 2 wacana diatas, tidak salah jika saya sebutkan bahwa saat ini, SBY sedang berada dalam titik kekhawatiran tertingginya, potensi pengkhianatan dari dalam serta usaha pengeroposan reputasi individunya disinyalir akan membuat dirinya tidak aman pasca lengsernya menjadi Presiden nanti. Mengingat saat ini budaya baru dikita adalah pejabat masuk penjara karena kasus korupsinya setelah mereka berkuasa dan juga beberapa kawan dekat Presiden yang masuk penjara, secara psikologis memunculkan karma politik karena kehilangan kekuasaan. Poin ini yang harus dilempar ke masyarakat umum karena poin inilah yang menjadi acuan bagi incumbent untuk memplot hasil pemilu 2014 demi keselamatan dirinya kelak. Bagaimana logika – logika kecurangan politik dalam bentuk pengclusteran kemenangan Partai yang akan menguntungkan incumbent saat ini, bagaimana proses itu akan dilakukan dan siapa dengan siapa yang akan diplot sebagai pemenang sehingga akan menjamin keamanan incumbent kelak, hal – hal ini yang harus terus digulirkan obyektifitasnya ke masyarakat.

Hancurnya reputasi Demokrat mungkin akan sedikit menyulitkan incumbent untuk kembali memenangkan pemilu seperti di 2 event terdahulu, saya melihat bahwa kepentingan yang paling penting adalah faktor keselamatan incumbent sehingga seandainya Demokrat harus bubar, itu bukanlah persoalan krusial, termasuk seandainya Ibas harus masuk penjara jika terbuktir bersalah. Nah justru ketika Demokrat sedang dalam titik reputasi terendahnya, berbagai isu – isu deception muncul seperti adanya isu kudeta sehingga memunculkan mana lawan dan kawan di media cetak. Jika Ratna Sarumpaet dan Adhi Masardhi tidak bisa diklasifikasikan sebagai aktor berpotensi kudeta, maka tidak salah juga jika KSAD saat ini, berstatus adik ipar incumbent memiliki potensi untuk melakukan kudeta Baca : http://www.solopos.com/2013/03/21/pramono-edhie-wibowo-tidak-akan-ada-kudeta-389900, seolah – olah historis sejarah kerajaan Jawa yang penuh dengan konspirasi sedang diketengahkan terjadi karena pertarungan orang – orang terdekat dengan penguasa. Karena dalam konteks kudeta negara, angkatan daratlah yang paling siap jika memang kondisi tersebut harus dilakukan.

Dan yang terakhir adalah terbakarnya gedung SetNeg, tentunya polemik akan dengan mudah muncul misalnya penghilangan dokumen kasus seperti Century dan juga yang terkait keluarga Presiden seperti yang dilaporkan oleh Yulianis di Koran Sindo, Baca : http://news.liputan6.com/read/541520/adhie-massardi-setneg-terbakar-untuk-amankan-dokumen-century,  sebelumnya rumah orang tua SBY di Pacitan berantakan di terjang angin putting beliung, Baca : http://www.aktual.co/nusantara/071138rumah-orangtua-sby-hancur-diterjang-angin-puting-beliung, kalau secara holistik orang melihat ini sebagai suatu peringatan terhadap incumbent untuk Pemilu 2014 itu syah – syah saja, dengan kejadian alam ini maka persepsi itu akan semakin kuat jika narasi – narasi diatas dapat dibuktikan secara nalar yang logis dan obyektif sehingga masyarakat juga dapat memahami kondisi real yang terjadi bagi pemilu 2014 nanti.

                                                                                                 

Jakarta, 22 Maret 2013

Mohamad Chaidir Salamun  

Media Intelligence IndoSolution

PDIP, Hatta & Para “ elit “ Pengusaha China

Kekalahan Effendi Simbolon dalam Pilgub Sumatera Utara dan juga Rieke Dyah Pitaloka di Jabar tidak lepas dari sorotan bagaimana PDIP mencoba peruntungannya untuk menggunakan Jokowi dalam proses pilkada tersebut agar dapat mengulang sukses seperti di Jakarta. Majunya Jokowi untuk berkampanye dalam konteks kawan separtai ternyata tidak dapat membantu secara signifikan untuk dapat meraih suara bagi kedua kandidat tersebut. Hal tersebut tentunya semakin menguatkan kata hati saya bahwa kemenangan Jokowi di Pilkada DKI kemarin adalah bukan karena magnet kepemimpinannhya yang kuat, tetapi karena sudah tidak maunya warga Jakarta untuk dipimpin oleh Foke kembali. Di sisi lain, majunya Ahok sebagai figur pendamping Jokowi yang notabene seorang Nasrani – China juga akan memunculkan fenomena kepemimpinan yang dipimpin oleh figure yang berasal dari suku serta agama tersebut. Hal ini saya ungkap bukan bermaksud untuk menyentil “ SARASINISME “ dalam opini yang sedang dibangun tetapi ada perkembangan yang secara implisit tidak tertangkap oleh publik bahwa ada kepentingan besar dibalik pertarungan antara Barat dan Timur terhadap legitimasi pertarungan kepemimpinan Indonesia di tahun 2014 nanti. Dan hal tersebut sudah secara sistematis terbangun dengan mulainya bermunculan pemimpin China dan Nasrasni dalam peta politik Indonesia di daerah – daerah melalui proses Pilkada terlebih dengan kemenangan Ahok sebagai pendamping Jokowi.

Katakanlah ketika berlangsung demo buruh secara radikal beberapa waktu lalu , dimana framing media yang menurut pengamatan saya sangat memihak terhadap buruh melalui statement – statement pemerintah serta mencoba menarik pengusaha untuk bertarung di ruang publik berakhir dengan dikabulkannya tuntutan kaum buruh terhadap kenaikan UMR hal ini memunculkan persoalan baru dimana para pengusaha yang keberatan terhadap kenaikan tersebut meminta penundaan kenaikan UMR tersebut. Hal tersebut direspon oleh pemerintah melalui Iqbal sebagai pentolan kaum buruh dalam hal ini dipersilahkan bagi pengusaha untuk merelokasi usahanya ke daerah yang masih murah upahnya agar pemerintah tetap dapat menjalankan regulasinya bagi kepentingan kaum pekerja. Statement ini tentunya sangat politis dan sangat mungkin tertitip agenda besar bagi kepentingan investasi di sebuah kawasan usaha seperti di Cikarang, bagaimana kedepannya jika relokasi jadi dilakukan oleh pengusaha. Tentunya sangat tidak mungkin kawasan bergengsi seperti Cikarang dibiarkan menjadi lahan tidak produktif karena ditinggal relolasi. Maka sangat logis sekali jika reputasinya semakin ditingkatkan menjadi kawasan yang super elit bagi kalangan tertentu yang dapat menentukan arah investasi di negeri ini. Inilah yang menjadi pertanyaan ? apakah kelanjutan investasi di kawasan tersebut akan diisi oleh Timur ( China ) atau Barat melalui aneksasi penguasaan perusahaan tambang misalnya seperti Rotschild.

Saya mencoba mengkaitkan fenomena tersebut dengan beberapa kemenangan pemimpin yang berasal dari China dan Nasrani dalam beberapa Pilkada di Indonesia seperti kemenangan Ahok. Di beberapa daerah kemenangan tersebut dikuasai oleh pemimpin yang berasal dari China – Nasrani maka dengan kemenangan tersebut, melalui tekanan dari bawah tentunya akan semakin menguatkan bahwa di Pilpres 2014 minimal potensi wakil Presiden nanti sangat mungkin berasal dari China Nasrani. Masuknya Hari Tanoe di Hanura menambah tajam sorot mata Wiranto dalam memasuki pertarungan Presiden di 2014, sehingga jika Hari Tanoe muncul sebagai Wakil Presiden mendampingi Wiranto maka  legitimasi tentara akan terseret kearah Wiranto dengan memanfaatkan reputasi SBY yang sedang terpuruk dan tentunya akan terbagi dua antara Wiranto dan Prabowo sebagai pertarungan di kalangan tentara dengan asumsi bahwa tidak ada pensiunan lain yang mencalonkan.

Jika benar konstalasi ini yang berkembang saya kira harus dilihat urgensi terhadap baik – buruknya terhadap kehidupan bangsa ini dimasa depan. Oleh karena itu pemimpin atau capres seperti Prabowo tentunya sangat tidak diharapkan memimpin Indonesia jika kebijakannya tidak pro terhadap etnis pengusaha elit China di 2014 nanti, duri dalam daging itu terus ditanam seperti munculnya kasus penangkapan Hercules sebagai kerikil reputasi bagi Prabowo dimana Hercules disebut – sebut sebagai salah satu penjamin kemenangan Jokowi dalam Pilkada lalu dengan penempatan pasukannya sebagai pengawas pada saat perhitungan suara. Kemudian model pemimpin seperti Aburizal Bakrie yang sudah habis – habisan bertarung melawan Rotcshild saya kira harus mendapat perhatian dan apresiasi besar bahwa ternyata yahudi dapat dilawan dengan keyakinan yang tulus dan nasionalisme tetapi disisi lain juga yang bersangkutan sebagai pengusaha kakap jika dapat menjadi Presiden RI, dianggap dapat merubah peta pengusaha di Indonesia melalui regulasinya oleh karena itu hal tersebut dapat tidak menguntungkan bagi elit pengusaha China connection terhadap keberlangsungan usahanya nanti. Gonjang – ganjing elektabilitas Aburizal Bakrie di masyarakat dan Partai Golkar sebagai RI 1 saya kira juga tidak terlepas dari pengaruh kepentingan dibalik ini.

Keunikan yang muncul terhadap kepemimpinan di 2014 nanti menunjukan adanya kekacauan kepercayaan di tatanan masyarakat terhadap kondisi di elit dengan berbagai kasus korupsi yang melibatkan para elit dan memang saat ini, negeri ini sedang kacau. Hal itu berbeda di tahun 99 yang memunculkan calon Habibie dan Non-Habibie, kemudian di 2004 yang memunculkan calon Mega, SBY dan Wiranto serta di 2009 dengan SBY sebagai calon tunggal. Di 2014 yang tinggal setahun lagi, saya melihat seolah – oleh potensi kepemimpinan di 2014 nanti, ada yang menggiring secara sistematis terhadap kepentingan blok tertentu yang mengarah ke timur ( China ), test case yang dilakukan oleh Jokowi di Jawa Barat dan Sumatera Utara baru – baru ini dapat diindikasikan sebagai penjajagan terhadap kemungkinannya yang bersangkutan jika dilamar menjadi Wapres 2014 nanti. Tetapi saya lebih melihat jika Jokowi sampai maju maka Ahok yang menggantikannya akan semakin membuktikan hipotesis terhadap design bahwa pemimpin dari tatanan China dan Nasrani sangat dipaksakan saat ini untuk mendapatkan legitimasi terhadap kemudahan investasinya di Indonesia.

Terkait dengan konspirasi di balik demo buruh diatas, Hatta Rajasa menurut saya adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap keluarnya statement Iqbal tersebut, dan yang paling logis adalah dengan menarik Jokowi sebagai wapresnya jika Hatta sampai maju sebagai Presiden maka dengan suplai logistik dari pengusaha – pengusaha elit China dapat dikucurkan tentunya dengan adanya konsesi penguasaan lahan di Cikarang seandainya terjadi eksodus relokasi bagi pengusaha di daerah tersebut ( logika ini masih debatable ).

Sekali lagi, tulisan ini bukanlah untuk bermaksud sebagai bentuk “ SARASINISME “ tetapi, saya hanya mencoba untuk bertukar pikiran dalam bentuk pencerahan  dimana ketika semua mata sibuk terhadap kasus – kasus korupsi dan rusaknya Partai Demokrat serta pencitraan SBY atau blusukannya Jokowi, saya kira kita semua harus tetap memperhatikan perkembangan yang terjadi kemudian menganalisanya serta harus diinformasikan secara transparan dalam bentuk opini publik sehingga masyarakat mendapat informasi yang lebih obyektif dalan menentukan sikapnya terhadap perkembangan politik melalui isu – isu yang dibangun oleh elit – elit kita saat ini.

Jakarta, 10 Maret 2013.

Mohamad Chaidir Salamun

Media Intelligence IndoSolution.

Jangan Berisik !!! Partai ini Milik Keluarga Kami !!!

Naiknya status Anas menjadi tersangka efektif mulai Jumat 22 Feb 2013, terus menaikan suhu prahara di internal Partai Demokrat. Pertarungan opini yang terus berlanjut antara mempertahankan pencitraan vs menuntut keadilan memunculkan korban dengan kalahnya Dede Yusuf dan Lex Laksamana di quick count pilgub Jabar. Jika dilihat secara alur waktu sampai dengan Anas menjadi tersangka, publik sudah sangat memahami bahwa ada show off force bahwa partai tersebut adalah milik SBY dan keluarganya, sekaligus menunjukan dinamika hegemoni politik ketentaraan dengan tidak mengkedepankan adanya perbedaan sebagai fundamental demokrasi. Dalam kondisi tersebut, statement Anas dalam tanggapannya sebagai tersangka kasus korupsi sudah sangat jelas memperlihatkan bahwa sang ketua umum selama ini sebetulnya terhimpit dengan banyaknya kader – kader PD yang oportunis yang memanfaatkan posisi politis mereka di DPR atau di partai untuk melakukan hal – hal seperti yang dilakukan oleh Nazarudin, hanya saja ke opportunisan mereka selama ini tertutupi oleh mindset pencitraan SBY yang betul – betul menunjukan kepemilikan Partai tersebut oleh SBY dan keluarganya. Sehingga dengan mudah bagi kader – kader tersebut untuk bersembunyi dengan menunjukan seolah – olah merekalah yang paling setia terhadap SBY dan keluarganya.

Statement Anas secara santun mengenai tahapan opini akan dijadikannya yang bersangkutan sebagai tersangka, seolah ingin menunjukan bahwa badan anti korupsi ( KPK ) yang selama ini dianggap independen sebetulnya dikendalikan oleh SBY. Tentunya ini juga mengingatkan kita terhadap kasus Antasari di 2009, apakah sebetulnya pimpinan KPK ketika itu tersungkur karena operasi clandestein tim intelijen SBY yang dilakukan untuk pemenangan 2009 agar DPT fiktif yang berjumlah 60 juta tidak menjadi polemik publik yang dapat berperpengaruh terhadap kemenangan mutlak mereka atau memang karena kasus affair cinta segitiga yang melibatkan salah seorang Direktur yang terbunuh ketika itu. Sehingga saya kira tidak ada salahnya jika masyarakat turut menelaah kondisi perkembangan tersebut agar proses penegakan hukum di negeri ini bukan bertujuan untuk menjaga citra penguasa dengan cara membui orang – orang terdekat penguasa di negeri ini. Tetapi dengan cara membangun kesadaran masyarakat bahwa selama ini ternyata yang dilakukan adalah dengan mempertahankan hegemoni cara berpolitik tentara sehingga tidak akan menghasilkan kesejahteraan secara fundamental seperti yang selama ini menjadi jargon pemerintahan SBY.

Dalam proses kasus hukum Anas, saya kira, publik juga harus turut mengawal, tentunya dengan mendapatkan pemberitaan yang berimbang, berlarut – larutnya kasus ini, memang agar terdesign bahwa citra Anas sebagai koruptor agar mengkristal di mata publik sehingga disaat keluarnya status tersangka, resistensi opini publik hampir – hampir menjadi nihil karena sangat mendukung Anas menjadi tersangka, mengingat kharisma dan pengaruh Anas melui jaringan HMI nya. Logika politik tersebut dapat ditelaah dari persepsi statement Anas yang mengatakan bahwa dirinya adalah ibarat bayi yang tidak diharapkan dan jika lembaran demi lembaran tersebut terus dituliskan maka akan semakin mempertajam blunder terhadap pencitraan yang dilakukan oleh SBY karena Anas memiliki data yang kuat terhadap keterlibatan kader oportunis lain yang bersembunyi di balik pencitraan SBY.

Sehingga sangat mungkin dalam proses hukumnya nanti, Ibas akan terseret delik hukum karena kedekatan dan statusnya sebagai Sekjen PD jika dalam buka – bukaannya Anas meniru seperti yang telah dilakukan oleh Nazarudin, oleh karena itu, berkaca dari kasus Nazarudin yang diawal kasus menyebut nama Ibas sebagai salah satu bagian dari operasinya ( baca : Nazarudin ) maka, opini yang ditiupkan adalah dengan menjadikan Nazarudin sebagai musuh negara dengan cara melibatkan Badan Intelijen Negara dimana seolah – olah sedang mencari Nazarudin yang kabur ke luar negeri.

Naiknya isu separatisme di Papua mungkin saja dapat dikatakan sebagai teriakan dari para patriot kita disana, agar anggaran untuk menyelesaikan Papua diperbesar dan juga karena permainan mafia senjata yang menyulitkan tentara kita untuk melakukan operasi militer secara tertutup. Tetapi kira – kira ? apakah semua ini juga sebagai dampak prahara kepemilikan di Partai Demokrat atau terlalu menjaga citranya sebagai penguasa negeri ini ? Silahkan masyakat untuk menilai hal tersebut dan dikaitkan dengan proses perjalanan status hukum Anas tentunya diharapkan dengan penguasaan pemahaman terhadap kemunculan pemberitaan atau opini yang berkembang agar terhindar dari deception opinion untuk kepentingan pencitraan kembali, sehingga diharapkan masyarakat mampu menilai posisi pemimpinnya saat ini dalam meletakan keadilannya.

                                                          Mohamad Chaidir Salamun

                                                          Jakarta, 25 Februari 2013

                                                          Media Intelligence Consulant IndoSolution