Jangan Berisik !!! Partai ini Milik Keluarga Kami !!!

Naiknya status Anas menjadi tersangka efektif mulai Jumat 22 Feb 2013, terus menaikan suhu prahara di internal Partai Demokrat. Pertarungan opini yang terus berlanjut antara mempertahankan pencitraan vs menuntut keadilan memunculkan korban dengan kalahnya Dede Yusuf dan Lex Laksamana di quick count pilgub Jabar. Jika dilihat secara alur waktu sampai dengan Anas menjadi tersangka, publik sudah sangat memahami bahwa ada show off force bahwa partai tersebut adalah milik SBY dan keluarganya, sekaligus menunjukan dinamika hegemoni politik ketentaraan dengan tidak mengkedepankan adanya perbedaan sebagai fundamental demokrasi. Dalam kondisi tersebut, statement Anas dalam tanggapannya sebagai tersangka kasus korupsi sudah sangat jelas memperlihatkan bahwa sang ketua umum selama ini sebetulnya terhimpit dengan banyaknya kader – kader PD yang oportunis yang memanfaatkan posisi politis mereka di DPR atau di partai untuk melakukan hal – hal seperti yang dilakukan oleh Nazarudin, hanya saja ke opportunisan mereka selama ini tertutupi oleh mindset pencitraan SBY yang betul – betul menunjukan kepemilikan Partai tersebut oleh SBY dan keluarganya. Sehingga dengan mudah bagi kader – kader tersebut untuk bersembunyi dengan menunjukan seolah – olah merekalah yang paling setia terhadap SBY dan keluarganya.

Statement Anas secara santun mengenai tahapan opini akan dijadikannya yang bersangkutan sebagai tersangka, seolah ingin menunjukan bahwa badan anti korupsi ( KPK ) yang selama ini dianggap independen sebetulnya dikendalikan oleh SBY. Tentunya ini juga mengingatkan kita terhadap kasus Antasari di 2009, apakah sebetulnya pimpinan KPK ketika itu tersungkur karena operasi clandestein tim intelijen SBY yang dilakukan untuk pemenangan 2009 agar DPT fiktif yang berjumlah 60 juta tidak menjadi polemik publik yang dapat berperpengaruh terhadap kemenangan mutlak mereka atau memang karena kasus affair cinta segitiga yang melibatkan salah seorang Direktur yang terbunuh ketika itu. Sehingga saya kira tidak ada salahnya jika masyarakat turut menelaah kondisi perkembangan tersebut agar proses penegakan hukum di negeri ini bukan bertujuan untuk menjaga citra penguasa dengan cara membui orang – orang terdekat penguasa di negeri ini. Tetapi dengan cara membangun kesadaran masyarakat bahwa selama ini ternyata yang dilakukan adalah dengan mempertahankan hegemoni cara berpolitik tentara sehingga tidak akan menghasilkan kesejahteraan secara fundamental seperti yang selama ini menjadi jargon pemerintahan SBY.

Dalam proses kasus hukum Anas, saya kira, publik juga harus turut mengawal, tentunya dengan mendapatkan pemberitaan yang berimbang, berlarut – larutnya kasus ini, memang agar terdesign bahwa citra Anas sebagai koruptor agar mengkristal di mata publik sehingga disaat keluarnya status tersangka, resistensi opini publik hampir – hampir menjadi nihil karena sangat mendukung Anas menjadi tersangka, mengingat kharisma dan pengaruh Anas melui jaringan HMI nya. Logika politik tersebut dapat ditelaah dari persepsi statement Anas yang mengatakan bahwa dirinya adalah ibarat bayi yang tidak diharapkan dan jika lembaran demi lembaran tersebut terus dituliskan maka akan semakin mempertajam blunder terhadap pencitraan yang dilakukan oleh SBY karena Anas memiliki data yang kuat terhadap keterlibatan kader oportunis lain yang bersembunyi di balik pencitraan SBY.

Sehingga sangat mungkin dalam proses hukumnya nanti, Ibas akan terseret delik hukum karena kedekatan dan statusnya sebagai Sekjen PD jika dalam buka – bukaannya Anas meniru seperti yang telah dilakukan oleh Nazarudin, oleh karena itu, berkaca dari kasus Nazarudin yang diawal kasus menyebut nama Ibas sebagai salah satu bagian dari operasinya ( baca : Nazarudin ) maka, opini yang ditiupkan adalah dengan menjadikan Nazarudin sebagai musuh negara dengan cara melibatkan Badan Intelijen Negara dimana seolah – olah sedang mencari Nazarudin yang kabur ke luar negeri.

Naiknya isu separatisme di Papua mungkin saja dapat dikatakan sebagai teriakan dari para patriot kita disana, agar anggaran untuk menyelesaikan Papua diperbesar dan juga karena permainan mafia senjata yang menyulitkan tentara kita untuk melakukan operasi militer secara tertutup. Tetapi kira – kira ? apakah semua ini juga sebagai dampak prahara kepemilikan di Partai Demokrat atau terlalu menjaga citranya sebagai penguasa negeri ini ? Silahkan masyakat untuk menilai hal tersebut dan dikaitkan dengan proses perjalanan status hukum Anas tentunya diharapkan dengan penguasaan pemahaman terhadap kemunculan pemberitaan atau opini yang berkembang agar terhindar dari deception opinion untuk kepentingan pencitraan kembali, sehingga diharapkan masyarakat mampu menilai posisi pemimpinnya saat ini dalam meletakan keadilannya.

                                                          Mohamad Chaidir Salamun

                                                          Jakarta, 25 Februari 2013

                                                          Media Intelligence Consulant IndoSolution

MA: Prita Tidak Cemarkan Omni

Jaksa Harus Merehabilitasi Nama Prita Mulyasari

Jakarta, Kompas - Mahkamah Agung menyatakan Prita Mulyasari tidak terbukti melakukan tindak pidana mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni Internasional. Oleh karena itu, nama baik, harkat, dan kedudukan Prita harus dipulihkan.

Hal itu terungkap dalam putusan peninjauan kembali (PK) MA yang dijatuhkan Senin (17/9). Perkara diputus majelis PK yang diketuai Ketua Muda Pidana Khusus MA Djoko Sarwoko dengan hakim anggota Agung Surya Jaya dan Suhadi.

Dalam putusan perkara No 22 PK/Pid.sus/2011 itu, majelis PK membebaskan Prita dari seluruh dakwaan atau bebas murni. ”Memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabat”, demikian petikan amar putusan PK.

Perintah MA agar hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabat dipulihkan, kata Djoko, yang dimaksudkan adalah rehabilitasi untuk Prita. Apabila rehabilitasi tidak dilaksanakan oleh jaksa, Prita dapat mengajukan permohonan rehabilitasi sekaligus permohonan ganti rugi dengan mendasarkan pada Buku Satu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bisa tenang

Dihubungi secara terpisah, Prita mengatakan telah mengetahui putusan MA tersebut dari pengacaranya, Slamet Yuwono dari Kantor Pengacara OC Kaligis. Ia mengatakan kini bisa tenang dalam menjalani kehidupan dan pekerjaan.

”Subhanallah. Alhamdulillah. Semoga ini keputusan yang terakhir dan tak ada lagi yang mengutak-atik hidup saya dan keluarga,” kata Prita.

Dengan putusan tersebut, majelis PK membatalkan putusan kasasi MA dalam perkara pidana pencemaran nama baik pada 30 Juni 2011. Prita diadukan Rumah Sakit Omni Internasional karena mengeluhkan pelayanan buruk rumah sakit tersebut dalam sebuah e-mail.

Majelis kasasi yang diketuai Imam Harjadi dengan hakim anggota Salman Luthan dan Zaharuddin Utama ketika itu menyatakan Prita terbukti bersalah sehingga menjatuhkan hukuman enam bulan penjara dengan masa percobaan setahun.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur mengatakan, majelis PK menerima novum atau bukti baru yang diajukan Prita, yaitu putusan kasasi dalam perkara gugatan perdata pencemaran nama baik. MA menolak gugatan tersebut dengan alasan, apa yang dilakukan Prita melalui e-mail tersebut bukan pencemaran nama baik.

Hingga berita ini diturunkan, Kompas belum berhasil mendapatkan tanggapan Rumah Sakit Omni Internasional. (ana/pin). Dikutip dari Kompas, 18 september 2012, Hal : 15

Catatan Chaidir Salamun : 

 

Kasus yang bergulir sejak tahun 2009 ini menjadi fenomena tersendiri bagi dunia ke PR-an sebuah korporasi seperti Rumah Sakit Omni International, bagaimana kepercayaan diri yang dimiliki oleh institusi tersebut cenderung berlebihan dengan asumsi bahwa apa yang menjadi keluhan Prita dianggap sebagai kerikil dalam konteks reputasi insititusi tersebut. Disinyalir kekuatan yang dimiliki Rs Omni di wilayah operasional RS pada saat itu mengganggap dirinya dapat menjerat Prita dengan jalur serta kekuatan jaringan hukum yang dimilikinya ketika itu. 

Disinilah mungkin yang menjadi akar persoalan dan menjadi pembelajaran bagi proses komunikasi publik ketika berhadapan dengan jalur hukum, bagaimana seorang Prita yang cenderung dianggap kecil untuk dapat menjelaskan kegalauannya ternyata menjadi terbalik dan menjadi shock therapy yang fatal bagi RS Omni karena dibalik tuntutan hukumnya terhadap Prita, harus berhadapan dengan tuntutan opini publik yang menjadi mainstream luar biasa dan menjadi hantaman balik terhadap reputasi RS Omni ketika itu, sehingga diperlukan kecermatan serta kehati - hatian dalam melakukan permainan opini di media massa agar turbulensinya tidak berbalik bahkan cenderung menjatuhkan reputasi sendiri.