Prabowo dan Ke 7 Jenderal Pahlawan Revolusi

Walaupun tulisan ini dirasakan telat, tapi masih dirasakan menjadi fenomena menarik yang saya amati di minggu kemarin ketika Presiden SBY memanggil Prabowo seorang diri dan menghabiskan waktu 2,5 jam untuk membicarakan situasi terakhir bangsa ini serta penjelasan bagaimana kepemimpinan SBY selama menjabat menjadi Presiden jilid II. Sah – sah saja jika seorang Presiden memanggil koleganya yang sesama satu angkatan atau pernah terlibat secara dekat waktu yang lama di lingkungan TNI. Dan juga jika publik melihat jika pemanggilan itu merupakan terkait dengan 2014. Yang lebih menarik lagi adalah setelah pemanggilan Prabowo, dipanggil pula 7 Jendral Purnawirawan yang kesemuanya terlibat transisi kekuasaan di masa reformasi dan juga reformasi TNI. Proses tersebut mengingatkan saya ketika Prabowo menjalani proses Dewan Kehormatan Perwira (DKP) karena kasus penculikan di tahun 1998, dimana para Jenderal yang mengadilinya ada diantara ketujuh Jenderal tersebut, sehingga apakah fenomena tersebut diindikasikan terkait dengan masa lalu yang bertujuan untuk menciptakan perimbangan kekuatan terhadap pencalonan tentara sebagai Presiden di 2014 nanti.

                Ketujuh Jenderal tersebut, merupakan indentik dengan inner cycle Jenderal Wiranto, bahkan beberapa diantaranya seperti Suady Marasabessy dan Fachrul Razi adalah para pentolan ketika tim sukses Wiranto pertama kali terbentuk pada waktu 2004 lalu. Sehingga gerbong ke 7 jenderal tersebut tentunya sangat mengetahui detil kekuatan bagaimana usaha Wiranto dalam proses 2014 nanti. Dengan peta kekuatan tentara saat ini hanya terbagi dua terhadap Wiranto dan Prabowo yang sudah sangat membekas dengan guratan – guratan framing di media sebagai warisan futurisitis yang ditinggalkan oleh mereka pada 2 periode pemilu lalu. Logikanya jika perseteruan di masa lalu ( ketika masih berdinas aktif ) masih menjadi momok hingga saat ini, tentunya SBY jika menjadikan Prabowo sebagai Capres dari Partai Demokrat dalam bentuk Prabowo – Hatta, maka akan mendapat gangguan yang cukup signifikan dari kelompok ke 7 jenderal ini, mengingat dibawah komando Luhut Pandjaitan, kelompok ini memiliki dukungan logistik yang cukup signifikan untuk masuk ke dalam kancah politik sekelas pemilu nasional.

                Beberapa diantara ke 7 jenderal tersebut memiliki kesetiaan yang cair dimana cenderung ikut terhadap gerbong pemenang. Misalnya Suady Marasabessy ( SM ) yang ketika di tahun 2004, begitu Wiranto dinyatakan kalah dan SBY masuk ke putaran kedua, Jenderal SM langsung masuk ke gerbong SBY dan masuk dalam bursa pencalonan menteri ketika SBY dinyatakan resmi memenangkan pemilu bersama Jusuf Kalla saat itu. Historikal tersebut tentunya menjadi pegangan SBY untuk dapat mengendalikan pengaruh – pengaruh Jenderal – jenderal tersebut terhadap kandidat yang menjadi jagoan SBY seandainya SBY memunculkan jagoannya dari kalangan TNI terlebih Prabowo misalnya. Disisi lain, pemanggilan tersebut, cenderung mengarah kepada adanya usaha untuk membelah kekuatan Wiranto oleh SBY baik secara ideologis TNI maupun secara historikal perkawananannya. Hal itu dirasakan penting mengingat ketika SBY menjadi Kasospol cukup memberikan pengaruh terhadap kemungkinan Wiranto melakukan pengambilalihan kekuasaan baca : http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-Wiranto-Pernah-Diminta-Susilo-Kudeta. Sehingga rasanya kurang logis jika SBY akan mendukung Wiranto dan juga seiring dengan perkirakan banyak orang, dengan masuknya Hary Tanoe ke Hanura sudah jelas mempertebal rasa percaya diri Wiranto dalam dalam proses di 2014 nanti atau minimal calon yang dijagokan oleh Hanura mendapat simpati publik melalui branding di media – media yang dimiliki oleh Hary Tanoe, sudah jelas bahwa saat ini, kekuatan Wiranto sangat diperhitungkan oleh SBY. Sehingga kemungkinannya jika Wiranto urung untuk mencalonkan diri, maka reputasi Hary Tanoe lah yang akan dijadikan sebagai motor penggerak Hanura dengan basis Perindonya, karena ormas ini akan menjadi perekat bagi tokoh – tokoh yang partainya tidak lolos seleksi KPU.

                Disini kita dapat melihat apakah kemungkinan Jokowi akan dimasukan kedalam arena pertarungan mengingat  magnet Jokowi dapat diterima di semua kalangan partai atau dianggap sebagai kader terbaik PDIP saat ini kondisi itu tentunya dibarengi dengan dikebutnya implementasi kebijakan – kebijakan didalam penyelenggeran Pemprov DKI Jakarta yang dikemas dalam bentuk agenda setting blusukan Jokowi, sehingga secara sistematis reputasi Jokowi tetap terjaga untuk kebutuhan politis sewaktu – waktu bagi PDIP. Artinya ketokohan Jokowi dapat  menjadi alternative terakhir sebagai tokoh pamungkas PDIP  jika terjadi deadlock calon PDIP atau sebagai posisi tawar terhadap partai lain dalam pasang memasangkan duetnya. Potensi lain yang dapat berunifikasi adalah kemungkinan Jokowi berpasangan dengan Hary Tanoe untuk menyolidkan kekuatan antara nasionalisme agama serta pluralisme di Indonesia, Hal ini sangat mungkin terjadi jika proses Pilkada banyak dimenangkan oleh pemimpin dari kalangan China – Nasrani, sehingga dapat menjadi sebagai bentuk tekanan dari daerah ke pusat. Baca : http://politik.kompasiana.com/2013/03/10/pdip-hatta-para-elit-pengusaha-china-540884.html. tentunya itu terjadi dengan perhitungan bahwa Wiranto sudah dua kali kalah dengan kekalahan yang kedua pada pemilu 2009, cenderung lebih mencolok karena faktor kinerja mesin politiknya yang masih minim pengalaman serta memiliki beban penyusutan elektabilitas karena faktor reputasi serta alternatif kemunculan calon lain yang lebih disukai publik. Perkembangan saat ini juga seiring dengan kekalahan Golkar secara telak di beberapa Pilkada seperti Jakarta, Jabar dan Sumut sehingga internal Golkar dalam hal ini Aburizal Bakrie ( ARB ) terlihat masih meraba – raba untuk dapat menemukan bentuk kepercayaan dirinya dalam menghadapi minimnya elektabilitas beberapa survey terhadap dirinya, serta PKS yang terus memburu kemenangan pilkada sebagai penutup reputasi karena kasus LHI dan agar dapat memudahkanya di Pilpres 2014 nanti.

                Kembali kepada Prabowo dan ke 7 jenderal yang dipanggil, saya lebih melihat kejelian dari SBY dalam memainkan papan catur yang dimilikinya dalam bentuk balance of power terhadap kebutuhan permainan tentara di pentas politik saat ini. SBY tidak akan melepas begitu saja kekuasaan terlepas secara utuh dari Demokrat karena mungkin diperlukan 5 tahun atau 1 periode bagi Demokrat untuk dapat kembali menata reputasinya karena krisis internal yang berkepanjangan. Oleh karena itu tetap SBY akan menempatkan kandidat yang dapat dijadikan tempat bagi Demokrat sebagai pijakan untuk perbaikan partai tersebut. Sehingga apakah SBY akan terus mendorong Prabowo sebagai penerus estafet RI 1 yang notabene kembali dipegang oleh tentara. Dengan reputasi yang tegas, serta kejam dan cenderung memaksa terhadap kesetiaan para pengikutnya, apakah figur Prabowo dirasakan pantas sebagai suksesor SBY… ??? Silahkan masyarakat menilai perkembangan tersebut dan jangan melupakan sejarah bagaimana ketika figur Prabowo ketika merangkak dari Kolonel hingga menjadi LetJend yang memerlukan waktu tidak terlalu lama walaupun berstatus menantu Presiden saat itu. Tetapi, ini  dapat menjadi referensi tersendiri bagi masyarakat untuk melihat reputasi Prabowo dalam meraih kekuasaannya.

                                                                                Jakarta, 18 Maret 2013

                                                                                Mohamad Chaidir Salamun

Media Intelligence IndoSolution

                                                                                 

PDIP, Hatta & Para “ elit “ Pengusaha China

Kekalahan Effendi Simbolon dalam Pilgub Sumatera Utara dan juga Rieke Dyah Pitaloka di Jabar tidak lepas dari sorotan bagaimana PDIP mencoba peruntungannya untuk menggunakan Jokowi dalam proses pilkada tersebut agar dapat mengulang sukses seperti di Jakarta. Majunya Jokowi untuk berkampanye dalam konteks kawan separtai ternyata tidak dapat membantu secara signifikan untuk dapat meraih suara bagi kedua kandidat tersebut. Hal tersebut tentunya semakin menguatkan kata hati saya bahwa kemenangan Jokowi di Pilkada DKI kemarin adalah bukan karena magnet kepemimpinannhya yang kuat, tetapi karena sudah tidak maunya warga Jakarta untuk dipimpin oleh Foke kembali. Di sisi lain, majunya Ahok sebagai figur pendamping Jokowi yang notabene seorang Nasrani – China juga akan memunculkan fenomena kepemimpinan yang dipimpin oleh figure yang berasal dari suku serta agama tersebut. Hal ini saya ungkap bukan bermaksud untuk menyentil “ SARASINISME “ dalam opini yang sedang dibangun tetapi ada perkembangan yang secara implisit tidak tertangkap oleh publik bahwa ada kepentingan besar dibalik pertarungan antara Barat dan Timur terhadap legitimasi pertarungan kepemimpinan Indonesia di tahun 2014 nanti. Dan hal tersebut sudah secara sistematis terbangun dengan mulainya bermunculan pemimpin China dan Nasrasni dalam peta politik Indonesia di daerah – daerah melalui proses Pilkada terlebih dengan kemenangan Ahok sebagai pendamping Jokowi.

Katakanlah ketika berlangsung demo buruh secara radikal beberapa waktu lalu , dimana framing media yang menurut pengamatan saya sangat memihak terhadap buruh melalui statement – statement pemerintah serta mencoba menarik pengusaha untuk bertarung di ruang publik berakhir dengan dikabulkannya tuntutan kaum buruh terhadap kenaikan UMR hal ini memunculkan persoalan baru dimana para pengusaha yang keberatan terhadap kenaikan tersebut meminta penundaan kenaikan UMR tersebut. Hal tersebut direspon oleh pemerintah melalui Iqbal sebagai pentolan kaum buruh dalam hal ini dipersilahkan bagi pengusaha untuk merelokasi usahanya ke daerah yang masih murah upahnya agar pemerintah tetap dapat menjalankan regulasinya bagi kepentingan kaum pekerja. Statement ini tentunya sangat politis dan sangat mungkin tertitip agenda besar bagi kepentingan investasi di sebuah kawasan usaha seperti di Cikarang, bagaimana kedepannya jika relokasi jadi dilakukan oleh pengusaha. Tentunya sangat tidak mungkin kawasan bergengsi seperti Cikarang dibiarkan menjadi lahan tidak produktif karena ditinggal relolasi. Maka sangat logis sekali jika reputasinya semakin ditingkatkan menjadi kawasan yang super elit bagi kalangan tertentu yang dapat menentukan arah investasi di negeri ini. Inilah yang menjadi pertanyaan ? apakah kelanjutan investasi di kawasan tersebut akan diisi oleh Timur ( China ) atau Barat melalui aneksasi penguasaan perusahaan tambang misalnya seperti Rotschild.

Saya mencoba mengkaitkan fenomena tersebut dengan beberapa kemenangan pemimpin yang berasal dari China dan Nasrani dalam beberapa Pilkada di Indonesia seperti kemenangan Ahok. Di beberapa daerah kemenangan tersebut dikuasai oleh pemimpin yang berasal dari China – Nasrani maka dengan kemenangan tersebut, melalui tekanan dari bawah tentunya akan semakin menguatkan bahwa di Pilpres 2014 minimal potensi wakil Presiden nanti sangat mungkin berasal dari China Nasrani. Masuknya Hari Tanoe di Hanura menambah tajam sorot mata Wiranto dalam memasuki pertarungan Presiden di 2014, sehingga jika Hari Tanoe muncul sebagai Wakil Presiden mendampingi Wiranto maka  legitimasi tentara akan terseret kearah Wiranto dengan memanfaatkan reputasi SBY yang sedang terpuruk dan tentunya akan terbagi dua antara Wiranto dan Prabowo sebagai pertarungan di kalangan tentara dengan asumsi bahwa tidak ada pensiunan lain yang mencalonkan.

Jika benar konstalasi ini yang berkembang saya kira harus dilihat urgensi terhadap baik – buruknya terhadap kehidupan bangsa ini dimasa depan. Oleh karena itu pemimpin atau capres seperti Prabowo tentunya sangat tidak diharapkan memimpin Indonesia jika kebijakannya tidak pro terhadap etnis pengusaha elit China di 2014 nanti, duri dalam daging itu terus ditanam seperti munculnya kasus penangkapan Hercules sebagai kerikil reputasi bagi Prabowo dimana Hercules disebut – sebut sebagai salah satu penjamin kemenangan Jokowi dalam Pilkada lalu dengan penempatan pasukannya sebagai pengawas pada saat perhitungan suara. Kemudian model pemimpin seperti Aburizal Bakrie yang sudah habis – habisan bertarung melawan Rotcshild saya kira harus mendapat perhatian dan apresiasi besar bahwa ternyata yahudi dapat dilawan dengan keyakinan yang tulus dan nasionalisme tetapi disisi lain juga yang bersangkutan sebagai pengusaha kakap jika dapat menjadi Presiden RI, dianggap dapat merubah peta pengusaha di Indonesia melalui regulasinya oleh karena itu hal tersebut dapat tidak menguntungkan bagi elit pengusaha China connection terhadap keberlangsungan usahanya nanti. Gonjang – ganjing elektabilitas Aburizal Bakrie di masyarakat dan Partai Golkar sebagai RI 1 saya kira juga tidak terlepas dari pengaruh kepentingan dibalik ini.

Keunikan yang muncul terhadap kepemimpinan di 2014 nanti menunjukan adanya kekacauan kepercayaan di tatanan masyarakat terhadap kondisi di elit dengan berbagai kasus korupsi yang melibatkan para elit dan memang saat ini, negeri ini sedang kacau. Hal itu berbeda di tahun 99 yang memunculkan calon Habibie dan Non-Habibie, kemudian di 2004 yang memunculkan calon Mega, SBY dan Wiranto serta di 2009 dengan SBY sebagai calon tunggal. Di 2014 yang tinggal setahun lagi, saya melihat seolah – oleh potensi kepemimpinan di 2014 nanti, ada yang menggiring secara sistematis terhadap kepentingan blok tertentu yang mengarah ke timur ( China ), test case yang dilakukan oleh Jokowi di Jawa Barat dan Sumatera Utara baru – baru ini dapat diindikasikan sebagai penjajagan terhadap kemungkinannya yang bersangkutan jika dilamar menjadi Wapres 2014 nanti. Tetapi saya lebih melihat jika Jokowi sampai maju maka Ahok yang menggantikannya akan semakin membuktikan hipotesis terhadap design bahwa pemimpin dari tatanan China dan Nasrani sangat dipaksakan saat ini untuk mendapatkan legitimasi terhadap kemudahan investasinya di Indonesia.

Terkait dengan konspirasi di balik demo buruh diatas, Hatta Rajasa menurut saya adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap keluarnya statement Iqbal tersebut, dan yang paling logis adalah dengan menarik Jokowi sebagai wapresnya jika Hatta sampai maju sebagai Presiden maka dengan suplai logistik dari pengusaha – pengusaha elit China dapat dikucurkan tentunya dengan adanya konsesi penguasaan lahan di Cikarang seandainya terjadi eksodus relokasi bagi pengusaha di daerah tersebut ( logika ini masih debatable ).

Sekali lagi, tulisan ini bukanlah untuk bermaksud sebagai bentuk “ SARASINISME “ tetapi, saya hanya mencoba untuk bertukar pikiran dalam bentuk pencerahan  dimana ketika semua mata sibuk terhadap kasus – kasus korupsi dan rusaknya Partai Demokrat serta pencitraan SBY atau blusukannya Jokowi, saya kira kita semua harus tetap memperhatikan perkembangan yang terjadi kemudian menganalisanya serta harus diinformasikan secara transparan dalam bentuk opini publik sehingga masyarakat mendapat informasi yang lebih obyektif dalan menentukan sikapnya terhadap perkembangan politik melalui isu – isu yang dibangun oleh elit – elit kita saat ini.

Jakarta, 10 Maret 2013.

Mohamad Chaidir Salamun

Media Intelligence IndoSolution.

Jangan Berisik !!! Partai ini Milik Keluarga Kami !!!

Naiknya status Anas menjadi tersangka efektif mulai Jumat 22 Feb 2013, terus menaikan suhu prahara di internal Partai Demokrat. Pertarungan opini yang terus berlanjut antara mempertahankan pencitraan vs menuntut keadilan memunculkan korban dengan kalahnya Dede Yusuf dan Lex Laksamana di quick count pilgub Jabar. Jika dilihat secara alur waktu sampai dengan Anas menjadi tersangka, publik sudah sangat memahami bahwa ada show off force bahwa partai tersebut adalah milik SBY dan keluarganya, sekaligus menunjukan dinamika hegemoni politik ketentaraan dengan tidak mengkedepankan adanya perbedaan sebagai fundamental demokrasi. Dalam kondisi tersebut, statement Anas dalam tanggapannya sebagai tersangka kasus korupsi sudah sangat jelas memperlihatkan bahwa sang ketua umum selama ini sebetulnya terhimpit dengan banyaknya kader – kader PD yang oportunis yang memanfaatkan posisi politis mereka di DPR atau di partai untuk melakukan hal – hal seperti yang dilakukan oleh Nazarudin, hanya saja ke opportunisan mereka selama ini tertutupi oleh mindset pencitraan SBY yang betul – betul menunjukan kepemilikan Partai tersebut oleh SBY dan keluarganya. Sehingga dengan mudah bagi kader – kader tersebut untuk bersembunyi dengan menunjukan seolah – olah merekalah yang paling setia terhadap SBY dan keluarganya.

Statement Anas secara santun mengenai tahapan opini akan dijadikannya yang bersangkutan sebagai tersangka, seolah ingin menunjukan bahwa badan anti korupsi ( KPK ) yang selama ini dianggap independen sebetulnya dikendalikan oleh SBY. Tentunya ini juga mengingatkan kita terhadap kasus Antasari di 2009, apakah sebetulnya pimpinan KPK ketika itu tersungkur karena operasi clandestein tim intelijen SBY yang dilakukan untuk pemenangan 2009 agar DPT fiktif yang berjumlah 60 juta tidak menjadi polemik publik yang dapat berperpengaruh terhadap kemenangan mutlak mereka atau memang karena kasus affair cinta segitiga yang melibatkan salah seorang Direktur yang terbunuh ketika itu. Sehingga saya kira tidak ada salahnya jika masyarakat turut menelaah kondisi perkembangan tersebut agar proses penegakan hukum di negeri ini bukan bertujuan untuk menjaga citra penguasa dengan cara membui orang – orang terdekat penguasa di negeri ini. Tetapi dengan cara membangun kesadaran masyarakat bahwa selama ini ternyata yang dilakukan adalah dengan mempertahankan hegemoni cara berpolitik tentara sehingga tidak akan menghasilkan kesejahteraan secara fundamental seperti yang selama ini menjadi jargon pemerintahan SBY.

Dalam proses kasus hukum Anas, saya kira, publik juga harus turut mengawal, tentunya dengan mendapatkan pemberitaan yang berimbang, berlarut – larutnya kasus ini, memang agar terdesign bahwa citra Anas sebagai koruptor agar mengkristal di mata publik sehingga disaat keluarnya status tersangka, resistensi opini publik hampir – hampir menjadi nihil karena sangat mendukung Anas menjadi tersangka, mengingat kharisma dan pengaruh Anas melui jaringan HMI nya. Logika politik tersebut dapat ditelaah dari persepsi statement Anas yang mengatakan bahwa dirinya adalah ibarat bayi yang tidak diharapkan dan jika lembaran demi lembaran tersebut terus dituliskan maka akan semakin mempertajam blunder terhadap pencitraan yang dilakukan oleh SBY karena Anas memiliki data yang kuat terhadap keterlibatan kader oportunis lain yang bersembunyi di balik pencitraan SBY.

Sehingga sangat mungkin dalam proses hukumnya nanti, Ibas akan terseret delik hukum karena kedekatan dan statusnya sebagai Sekjen PD jika dalam buka – bukaannya Anas meniru seperti yang telah dilakukan oleh Nazarudin, oleh karena itu, berkaca dari kasus Nazarudin yang diawal kasus menyebut nama Ibas sebagai salah satu bagian dari operasinya ( baca : Nazarudin ) maka, opini yang ditiupkan adalah dengan menjadikan Nazarudin sebagai musuh negara dengan cara melibatkan Badan Intelijen Negara dimana seolah – olah sedang mencari Nazarudin yang kabur ke luar negeri.

Naiknya isu separatisme di Papua mungkin saja dapat dikatakan sebagai teriakan dari para patriot kita disana, agar anggaran untuk menyelesaikan Papua diperbesar dan juga karena permainan mafia senjata yang menyulitkan tentara kita untuk melakukan operasi militer secara tertutup. Tetapi kira – kira ? apakah semua ini juga sebagai dampak prahara kepemilikan di Partai Demokrat atau terlalu menjaga citranya sebagai penguasa negeri ini ? Silahkan masyakat untuk menilai hal tersebut dan dikaitkan dengan proses perjalanan status hukum Anas tentunya diharapkan dengan penguasaan pemahaman terhadap kemunculan pemberitaan atau opini yang berkembang agar terhindar dari deception opinion untuk kepentingan pencitraan kembali, sehingga diharapkan masyarakat mampu menilai posisi pemimpinnya saat ini dalam meletakan keadilannya.

                                                          Mohamad Chaidir Salamun

                                                          Jakarta, 25 Februari 2013

                                                          Media Intelligence Consulant IndoSolution

Pemerintah Perlu Berhati – Hati terhadap Operasi Intelijen yang Merubah Kebijakan

Posisi Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang saat ini di sudah seperti di ujung tanduk terlihat menarik untuk ditelaah mengapa sampai detik ini, sang Ketum PD seolah sulit terjamah dari delik hukum. Berbeda dengan kronologis Andi Malaranggeng atau elit demokrat lainnya yang memang sepertinya cair dalam menghadapi proses hukumnya. Ada medan magnet yang sangat kuat dalam bentuk operasi intelijen yang dilakukan oleh pihak Annas untuk tetap berupaya menjaga eksistensi dirinya sebagai ketua umum Partai Demokrat yang diuntouchable melalui bargaining opini publik yang dilakukan dengan operasi – operasi media massa.

Dalam hal Annas sebagai ketua umum di PD saat ini, peluang Annas secara dingin dan kharismatik dapat menggeser figur SBY baik secara kepemimpinan, pengaruh maupun reputasi dari SBY itu sendiri di 2014 nantinya, alasannya, banyaknya tokoh – tokoh yang tersangkut dengan delik hukum seperti Aulia Pohan, Hartati Murdaya dan juga Andi Malaranggeng dapat dijadikan sebuah alasan karma politis bagi Annas terhadap SBY untuk menjadikannya ( SBY ) tersangkut dengan delik hukum jika masa kepresidenan SBY selesai nantinya. Logika tersebut dapat menjadi hal yang paling mendasar bagi SBY sehingga yang bersangkutan sangat berhati – hati dalam mengatasi persoalan Annas agar turbulensinya tidak berlanjut setelah 2014 nanti. Di sisi lain, kehatian – kehatian tersebut menjadikan SBY menjadi terjebak dalam pola asimetris yang dilakukan oleh Annas. Misalnya dalam hal diberhentikannya Ibas, kemudian mengadakan rapimnas dan yang paling fatal adalah dibatalkannya status Annas sebagai tersangka oleh KPK karena diindikasikan adanya kebocoran sprindik dalam prosesnya. Pengembangan opini asimetris masih berlanjut di hari ini 22/Feb/13, dengan dicekalnya Annas ke luar negeri kendati pengumuman resmi KPK belum keluar.

Dilihat dari kebiasan Ibas yang dikatakan bahwa absensi Ibas biasa dilakukan oleh pengawalnya sementara Ibas tidak berada di tempat, hal tersebut diketahui secara publik oleh media, kemudian ketegasan SBY yang sangat menjaga citra kepemimpinannya serta keluarganya menjadi alasan yang paling mungkin jika keluarnya Ibas adalah perintah dari SBY sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik atas opini yang terbentuk. Hal tersebut dapat dimanfaatkan dalam bentuk persepsi politis bahwa Ibas merupakan politisi yang tidak bertanggung jawab mengingat Ibas memiliki voters yang paling banyak se-Indonesia, lihat : http://id.wikipedia.org/wiki/Edhie_Baskoro_Yudhoyono. Jika opini ini terbentuk, maka dengan bantuan pengamat – pengamat yang kontra terhadap Demokrat, maka persepsi tersebut ditambah dengan kemungkinan Ibas untuk menggantikan Annas sebagai figur yang paling dapat dipercaya oleh SBY. Dua premis tersebut tentunya sudah cukup untuk melegitimasi Ibas sebagai anak SBY yang masih harus banyak belajar dalam dinamika politik partai sehingga menghalangi peran Ibas untuk menjadikan dirinya sebagai bagian penting SBY agar dapat memberhentikan Annas secara santun.

Yang kedua adalah Rapimnas yang dilakukan oleh SBY dilihat sebagai bentuk energi yang terbuang karena tidak menghasilkan keputusan yang efektif terhadap penyelesaian konflik Demokrat. Pakta integritas yang ditandatangani seolah – olah menjadi hambar dengan Annas menandatangani pakta tersebut belakangan dengan alasan sakit, hal tersebut juga merupakan unjuk kekuatan legitimasi Annas terhadap SBY dimana keputusan yang dilakukan oleh SBY tidak serta merta dapat dilakukan secara terpadu dan paripurna tanpa keterlibatan Annas dan para pendukungnya. Di sisi lain, ketidakhadiran Annas akan membuat publik di paksa melihat bahwa perlu energy besar bagi SBY untuk dapat mengatasi permainan Annas di internal partai di saat SBY dengan tegas menuntut kinerja pembantu – pembantunya agar lebih fokus terhadap target – target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kendati bahwa dengan pakta integritas tersebut dapat menjadi sebuah alur cerita baru bagi SBY dan Partai Demokrat agar dapat membersihkan gerbong para pendukung Annas yang disinyalir ikut terlibat dalam proses hukum yang sedang membelit Annas.

Yang ketiga, dengan adanya kebocoran sprindik di KPK sangat jelas bahwa operasi media yang dilakukan oleh pihak Annas untuk memperkuat bargainingnya di mata publik bahwa ada pola yang ingin ditunjukan dimana informasi yang sampai kepada SBY dapat menjadi pertanyaan bahwa apakah SBY selama ini hanya mempercayai KPK dari isu, dari sumber tertentu atau dari pimpinan KPK sehingga dapat ditentukan siapa yang menelepon SBY dan siapa yang membocorkan sprindik tersebut ? atau juga diantara pimpinan KPK yang ada, memang ada yang dikendalikan oleh SBY terhadap kasus – kasus tertentu, walaupun dalam konteks tersebut, SBY sebagai kepala negara memang memiliki hak untuk menempatkan orangnya di lembaga – lembaga tinggi negara seperti KPK. Hal ini seolah – olah menjadi insider trading yang berpotensi dapat membocorkan rahasia negara, jika ternyata di tatanan politisi saja pola komunikasinya dapat dimainkan untuk kepentingan yang berpengaruh terhadap stabilitas nasional. Blunder yang kedua kalinya jelas tidak ingin terjadi dengan melihat statement Deny Indrayana yang mengatakan agar menunggu statement resmi KPK terhadap pencekalan Annas ke luar negeri.

Ketiga poin tersebut menunjukan bahwa Annas sudah sangat memahami pola – pola permainan SBY yang sangat mengkedepankan pencitraan individu dan keluarganya, sehingga dengan memanfaatkan pola tersebut maka terbangun pula opini – opini yang asimetris melalui operasi intelijen yang dilakukan Annas dimana berdampak pada berubahnya kebijakan yang dilakukan oleh SBY. Yang terakhir dengan ditetapkannya Annas sebagai tersangka, beberapa pengamat sepakat bahwa karir politik Annas hanya redup untuk sementara di 2014, mengingat kharisma, kekuatan dan jaringan yang dibangun oleh Annas selama ini akan dapat kembali digulirkan seiring dengan selesainya proses hukum yang harus dijalaninya nanti. Kedatangan Akbar Tandjung ke rumah Annas sebagai senior di HMI dalam rangka rasa simpatik, sudah menunjukan betapa dukungan terhadap Annas dari politisi – politisi senior tidaklah hilang begitu saja, hal itu juga seolah – olah untuk mengingatkan Annas oleh Akbar terhadap kasus hukum yang pernah membelitnya yang diputuskan SP3 dengan intervensi Megawati karena adanya bargaining di pemilu 2004.

Sehingga dalam konteks ini bahwa memang sudah seharusnya agar kasus Annas di Partai Demokrat sudah harus diselesaikan sesegera mungkin karena bagaimanapun Annas akan tetap melawan dengan mengesankan sebagai politisi yang terzalimi, disini justru yang dikhawatirkan dimana akan sangat menyita konsentrasi Presiden terhadap proses penyelesaiannya. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu untuk lebih diberikan pencerahan karena permainan ini dan dampaknya juga dirasakan lebih baik terjadi di kalangan internal mereka saja ( PD ) ketimbang harus dibayar dengan tidak jalannya kebijakan pemerintah karena SBY nya yang terlalu larut dalam konflik tersebut. Jangan sampai delapan prajurit TNI yang gugur di Papua menjadi sia – sia  karena hanya menjadi pengalih isu terhadap carut – marut internal Partai Demokrat. Jelas ini tidak main – main……

                                                                             Jakarta, 23 Februari 2013,

                                                                             Mohamad Chaidir Salamun,

                                                          Media Intelligence Consultant IndoSolution.