Demokrasi Kian Matang

Negeri Besar Minus Komitmen

ANALISIS POLITIK YUDI LATIF

Kembali ke Tanah Air setelah kami mengikuti konferensi East-West Center di Beijing (1-3 September) ibarat keluar dari kolam hangat menuju danau beku. Konferensi bertajuk ”Community Building and Leadership in Asia Pacific” ini mengantisipasi pergeseran poros kemajuan peradaban dari trans-Atlantik menuju trans-Pasifik. Suatu pergeseran yang tandanya mulai berdenyut dalam gairah hidup dan kepercayaan diri bangsa China.

Kemajuan China adalah suatu penjungkirbalikan atas nalar kegaliban. Besarnya jumlah penduduk kerap dijadikan alasan kesulitan dan kelambanan kemajuan. Namun, dengan 1,3 miliar penduduk, China bisa meraih kemajuan dalam kecepatan mengagumkan. Inggris perlu waktu 100 tahun sejak revolusi industri untuk melipatgandakan kemakmurannya; Amerika Serikat perlu 50 tahun. China mencapainya belasan tahun.

Rahasia di balik kesuksesan ini adalah komitmen elite pada integrasi nasional sehingga membuat negeri yang dirundung pertikaian panjang dapat mencapai persatuan dan perdamaian. Mao Zedong dengan segala kekurangannya dihormati sebagai Bapak Pemersatu Bangsa seperti ditahbiskan di dinding kota dan beragam cendera mata.

Komitmen elite memberdayakan rakyat dengan menjaga kesinambungan antara tradisi dan inovasi. Tradisi kerja keras, disiplin, dan kerja sama kolektif warisan konfusianisme dan revolusi kebudayaan diberi darah baru oleh desain institusional yang memberi ruang bagi kreativitas individu. Hal ini bermula dari kebijakan reformer Deng Xiaoping untuk mengurangi intensitas politisasi rakyat warisan kebijakan Great Leap Forward-nya Mao. Sejak 1978, kadar politisasi ekonomi dikurangi lewat rasionalisasi dan dekolektivisasi.

Komitmen elite memulihkan martabat bangsa yang memijarkan rasa bangga bagi penduduk menjadi warga China. Setiap warga berlomba memilih peran terbaik yang bisa disumbangkan bagi keagungan bangsa. Bersamaan dengan kemajuan ekonomi, muncul semacam kredo bahwa ”Washington Consensus” adalah trayek masa lalu. Trayek masa depan adalah ”Beijing Consensus”. Ketika elite Indonesia berebut bertemu Hillary Clinton, Wakil Presiden China membatalkan pertemuannya dengan Nyonya Clinton.

Komitmen elite mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberantas korupsi. Sistem sosial memberikan penghargaan yang tinggi kepada orang-orang berilmu, pemerintahan mengikuti sistem meritokrasi dengan diisi putra-putri terbaik. Kesadaran bahwa Barat bukan satu-satunya sumber ilmu mendorong kesetaraan pengakuan terhadap ilmu-ilmu warisan tradisi leluhur. Korupsi bukannya tidak ada, tetapi tidak dibiarkan jadi kewajaran dengan sanksi keras.

Komitmen elite menjadikan media sebagai wahana pemacauan optimisme dan kepercayaan diri. Para peraih medali emas di Olimpiade London satu per satu di-interview televisi dalam penobatan mereka sebagai pahlawan. Saluran berbahasa Inggris, CCTV News, terus-menerus menayangkan slogan ”The Country is undergoing tremendous transformation”. Dampak penayangan repetitif slogan ini mengonstruksikan persepsi positif dan kepercayaan penonton akan kehebatan kemajuan China.

Kembali ke Tanah Air, gairah kemajuan bangsa terasa dingin. Selama 14 tahun reformasi, Indonesia kehilangan begitu banyak momentum. Awal 1990-an, ketika China masih merangkak di landasan, Indonesia telah memasuki fase lepas landas. Kemajuan yang kita capai waktu itu menjadikan negara ini sebagai salah satu ”Asian Tigers”.

Integrasi nasional terganggu karena elite politik berlomba mengkhianati negara. Semua tindakan politik diabsahkan menurut logika pemenuhan kepentingan pribadi, yang menghancurkan pelayanan publik. Institusi demokrasi membiarkan politik berbiaya tinggi, yang merobohkan kewibawaan politik. Politik didikte kapital, pemerintahan disesaki medioker, korupsi merajalela mendorong perekonomian berbiaya tinggi.

Peluang-peluang yang dimungkinkan demokrasi tak membuat rakyat berdaya, tetapi justru kian teperdaya. Pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya elite negeri dengan memarjinalkan rakyat kebanyakan. Elite negeri lebih bangga mendapat ”isapan jempol” penghargaan asing ketimbang penghargaan dari rakyatnya sendiri.

Ketertiban dan keselamatan warga kerap dikorbankan oleh motif pengalihan isu. Kekerasan difabrikasi sebagai mekanisme defensif kegagalan pemerintah.

Tekad belajar elite negeri berhenti sebagai pepesan kosong ”studi banding” sebagai modus penjarahan uang negara. Dunia pendidikan sibuk memancangkan slogan ”taraf internasional” meski sebenarnya hanyalah ”tarif internasional”. Jumlah profesor tumbuh dengan jejak karya yang makin sulit dikenali. Akademisi dan cendekiawan bukan berkontribusi memikirkan desain institusional memperbaiki mutu kepemimpinan, malahan turut merayakan banalitas politik sebagai kaki tangan modal melalui semacam tim audisi pemimpin idola dalam tarian pragmatisme jangka pendek. Media sibuk menayangkan kebebalan politik tanpa agenda setting yang bersifat konstruktif.

Elite Indonesia terlalu gemar gebyar lahir dan terlalu gaduh untuk perkara remeh-temeh tanpa komitmen pada isi hidup dan arah hidup. Ketika kawasan Pasifik menjadi pusat kemajuan baru dan Asian Free Trade di ambang pintu, Negeri Besar dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia ini justru terus terhinakan kewibawaannya oleh kesempitan dan kekecilan mentalitas elite pemimpinnya. Dicuplik dari Kompas, Selasa, 18 September 2012. Hal : 15

Catatan : 

Analisis yang digambarkan oleh Bang Yudi Latif adalah bentuk potret Indonesia yang menunjukan keengganannya untuk keluar dari kubangan lumpur keterpurukan. Seolah - olah dalam opini ini, elit lah yang menjadi biang keladi persoalan saat ini. Kemudian membandingkan dengan China yang hanya membutuhkan waktu belasan tahun atau dengan percepatan yang luar biasa serta Inggris yang membutuhkan 100 tahun dan Amerika yang membutuhkan 50 tahun dalam mencapai tingkat kemajuannya. Apa yang terjadi dengan Indonesia yang begitu sulitnya untuk seperti ketiga negara tersebut. Membandingkan Indonesia dengan ketiga negara tersebut tidaklah menjadi suatu perbandingan yang simetris, karena etos kerja yang dimiliki oleh ketiga negara tersebut merupakan warisan yang secara langsung turun temurun mewarnai sejarah peradaban bangsanya. Inggris yang kemudian berkembang menjadi Amerika mendapatkan nilai - nilai tersebut dari transformasi perubahan struktur sosial dan impor dari Arab sebagai pusat kebudayaan dan itu terjadi ketika di zaman pertengahan. Demikian juga dengan China, yang memiliki genetik sebagai ras kuning tentunya etos terhadap life skill nya sangat terjaga karena memiliki garis langsung ketika terjadi migrasi penduduk dari pusat peradaban di Irak th 2000 SM.

Bagaimana dengan Indonesia ? Negeri ini dalam keadaan tidak memahami jati dirinya ketika belahan dunia lain sedang melakukan transformasi peradabannya di abad 1 M. Hal tersebut menjadikan negeri ini menjadi sampah budaya yang berdampak pada tidak memahaminya nilai - nilai produktifitas sebagai sebuah individu sehingga tidak memiliki lifeskill, adapun budaya yang masuk ketika itu adalah sebagai upaya yang radikal untuk menggerakan potensi sumber daya manusia agar dapat melakukan ekspor sumber daya alam ke tempat kebudayaan tersebut berasal. dan hal itu berlanjut selama ribuan tahun, sehingga sangat logis jika perbandingan kita tidak asimetris dengan bangsa - bangsa yang disebutkan diatas. Yang membedakan bangsa ini dengan yang lainnya adalah identitas yang selalu terjaga dalam bentuk bangsa yang nerimo karena dibalik masuknya sampah - sampah budaya tersebut, masuk pula kebudayaan / ajaran yang merupakan titipan " sang pencipta " sebagai bentuk anugrah untuk menjadikan bangsa ini besar di di kemudian hari kelak.... 

Sehingga jika kita menyalahkan elit sebagai salah satu biang keladi kesulitan ini, saya kira lebih baik kita memulai perbaikan dari diri sendiri dalam bentuk perbaikan an-niyat, berkembang menjadi sebuah bentuk kesadaran yang obyektif untuk dapat membentuk rumah tangga yang nantinya mengarah kepada etos bangsa yang dapat bersaing serta membentuk karakter tersendiri sebagai bangsa Indonesia.

 Mohamad Chaidir Salamun 

Media Analyst IndoSolution

MA: Prita Tidak Cemarkan Omni

Jaksa Harus Merehabilitasi Nama Prita Mulyasari

Jakarta, Kompas - Mahkamah Agung menyatakan Prita Mulyasari tidak terbukti melakukan tindak pidana mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni Internasional. Oleh karena itu, nama baik, harkat, dan kedudukan Prita harus dipulihkan.

Hal itu terungkap dalam putusan peninjauan kembali (PK) MA yang dijatuhkan Senin (17/9). Perkara diputus majelis PK yang diketuai Ketua Muda Pidana Khusus MA Djoko Sarwoko dengan hakim anggota Agung Surya Jaya dan Suhadi.

Dalam putusan perkara No 22 PK/Pid.sus/2011 itu, majelis PK membebaskan Prita dari seluruh dakwaan atau bebas murni. ”Memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabat”, demikian petikan amar putusan PK.

Perintah MA agar hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabat dipulihkan, kata Djoko, yang dimaksudkan adalah rehabilitasi untuk Prita. Apabila rehabilitasi tidak dilaksanakan oleh jaksa, Prita dapat mengajukan permohonan rehabilitasi sekaligus permohonan ganti rugi dengan mendasarkan pada Buku Satu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bisa tenang

Dihubungi secara terpisah, Prita mengatakan telah mengetahui putusan MA tersebut dari pengacaranya, Slamet Yuwono dari Kantor Pengacara OC Kaligis. Ia mengatakan kini bisa tenang dalam menjalani kehidupan dan pekerjaan.

”Subhanallah. Alhamdulillah. Semoga ini keputusan yang terakhir dan tak ada lagi yang mengutak-atik hidup saya dan keluarga,” kata Prita.

Dengan putusan tersebut, majelis PK membatalkan putusan kasasi MA dalam perkara pidana pencemaran nama baik pada 30 Juni 2011. Prita diadukan Rumah Sakit Omni Internasional karena mengeluhkan pelayanan buruk rumah sakit tersebut dalam sebuah e-mail.

Majelis kasasi yang diketuai Imam Harjadi dengan hakim anggota Salman Luthan dan Zaharuddin Utama ketika itu menyatakan Prita terbukti bersalah sehingga menjatuhkan hukuman enam bulan penjara dengan masa percobaan setahun.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur mengatakan, majelis PK menerima novum atau bukti baru yang diajukan Prita, yaitu putusan kasasi dalam perkara gugatan perdata pencemaran nama baik. MA menolak gugatan tersebut dengan alasan, apa yang dilakukan Prita melalui e-mail tersebut bukan pencemaran nama baik.

Hingga berita ini diturunkan, Kompas belum berhasil mendapatkan tanggapan Rumah Sakit Omni Internasional. (ana/pin). Dikutip dari Kompas, 18 september 2012, Hal : 15

Catatan Chaidir Salamun : 

 

Kasus yang bergulir sejak tahun 2009 ini menjadi fenomena tersendiri bagi dunia ke PR-an sebuah korporasi seperti Rumah Sakit Omni International, bagaimana kepercayaan diri yang dimiliki oleh institusi tersebut cenderung berlebihan dengan asumsi bahwa apa yang menjadi keluhan Prita dianggap sebagai kerikil dalam konteks reputasi insititusi tersebut. Disinyalir kekuatan yang dimiliki Rs Omni di wilayah operasional RS pada saat itu mengganggap dirinya dapat menjerat Prita dengan jalur serta kekuatan jaringan hukum yang dimilikinya ketika itu. 

Disinilah mungkin yang menjadi akar persoalan dan menjadi pembelajaran bagi proses komunikasi publik ketika berhadapan dengan jalur hukum, bagaimana seorang Prita yang cenderung dianggap kecil untuk dapat menjelaskan kegalauannya ternyata menjadi terbalik dan menjadi shock therapy yang fatal bagi RS Omni karena dibalik tuntutan hukumnya terhadap Prita, harus berhadapan dengan tuntutan opini publik yang menjadi mainstream luar biasa dan menjadi hantaman balik terhadap reputasi RS Omni ketika itu, sehingga diperlukan kecermatan serta kehati - hatian dalam melakukan permainan opini di media massa agar turbulensinya tidak berbalik bahkan cenderung menjatuhkan reputasi sendiri.

Antara Pencitraan dan Pendidikan Politik

Sejalan dengan perubahan sistem pemilihan umum di Indonesia, bentuk-bentuk kampanye politik turut berubah. Penggunaan konsultan politik merupakan salah satu cara kampanye modern yang banyak dilakukan saat ini.
Melalui survei yang dilakukan konsultan politik, parpol atau politisi bisa mengetahui perilaku pemilih, membuat pertimbangan untuk menentukan calon, membuat program kampanye, dan mengetahui hasil pemilihan lewat penghitungan cepat. Selain itu, konsultan politik bisa memoles calon atau parpol melalui kampanye pencitraan di media massa.
Meski terbilang modern, kampanye dengan pencitraan melalui iklan politik itu mempunyai kecenderungan manipulatif. Pengamat politik J Kristiadi dari CSIS mengingatkan, iklan politik mirip dengan reklame produk komersial. Iklan politik dapat mengubah seorang politisi medioker menjadi pemimpin karismatik. Yang terjadi adalah ironi politik. Mereka yang bekerja keras, mempunyai kompetensi dan kapabilitas, terpaksa kalah dari mereka yang populer (Kompas, 25/11/2008). Selain itu, rakyat sebagai pemilik suara kurang bisa mendapatkan informasi yang komprehensif dan benar tentang sosok atau parpol yang ditawarkan.
Di masa Orde Baru, hubungan parpol dan konstituen selalu berjarak. Golkar mendominasi hampir setiap aktivitas kampanye pemilu. Kampanye Golkar selalu dipadati massa dan simpatisan. Namun, hal itu terjadi karena mobilisasi massa dilakukan. Alhasil, rakyat menjadi biasa memilih Golkar sebagai kewajiban di era Orba, dan bukan karena mendapatkan pendidikan politik yang baik.
Paling demokratis
Kondisi itu jauh berbeda dengan kampanye Pemilu 1955 yang dikenal sebagai pemilu pertama dan disebut-sebut sebagai salah satu pemilu yang paling demokratis. Melalui kampanye tradisional seperti pengalangan massa, pertemuan-pertemuan, rapat umum, dan orasi tokohnya, parpol peserta Pemilu 1955 gigih menggalang dukungan pemilih hingga ke desa-desa.
Selain memperkenalkan tanda gambar yang akan dicoblos, mereka juga melakukan kegiatan sosial untuk membangun basis massa yang lebih permanen dan bersifat jangka panjang. Tak heran bila jarak antara pengurus parpol dan konstituen terbilang dekat. Pemilih memiliki ikatan efektif dengan partai yang didukungnya. Bahkan, terjalin ikatan yang kuat antara parpol dan anggotanya dengan menerapkan kartu anggota.
Disebutkan bahwa partai-partai besar seperti PNI, NU, Masyumi, dan PKI giat memperagakan lambang partainya dan menerapkan kartu anggota. Menjelang pemilu, jumlah anggota PNI tercatat 5,2 juta orang dan PKI sekitar 1 juta orang. Kampanye yang dilakukan parpol pada saat itu menciptakan semangat kolektivitas di tingkat desa. Parpol mampu menjalankan fungsi-fungsi sosial yang penting di desa seperti gotong royong dan kegiatan sosial.
Saat ini, sistem politik telah berubah total pasca-Reformasi. Format keterbukaan dan dialog langsung kembali diinginkan publik sebagaimana yang dulu pernah berlangsung.
(ERI/LITBANG KOMPAS).
Dicuplik dari : Kompas, 17 September 2012.

Jakarta Memilih "THE FINAL ROUND" Foke vs Jokowi METRO TV (Full Version)

The Great Debaters - Full Trailer (HD) ***New

Jangan sampai Terjebak di dalam Pusaran Konflik

Naiknya kembali isu terorisme di Solo baru – baru ini memunculkan spekulasi apakah isu tersebut memang sengaja dimunculkan sebagai bentuk pengalihan isu atau memang sebetulnya berkenaan dengan momentum yang berdasarkan laporan intelijen bahwa ada target operasi teror yang harus dieliminasi. Kenapa ? karena dalam hal kemunculan isu terorisme, saat ini sepertinya sudah menjadi pola yang baku terhadap kemungkinan subtitusi isu untuk menahan stabiltas politik terhadap kemungkinan dampak munculnya isu strategis yang mendelegitimasi pemerintah. Jika dilihat secara kronologis dan komparasinya dengan isu – isu stragegis lainnya misalnya terhadap peninjauan kembali kontrak karya freeport yang diindikasikan terkait dengan kedatangan Hillary Clinton, kasus korupsi simulator SIM dan adanya ketidaksiapan dalam penyelenggaraan PON jika seandainya dibelokan menjadi isu korupsi. Hal tersebut tentunya bisa berimplikasi terhadap lunturnya kepercayaan masyarakat yang untuk kalangan tertentu menaruh perhatian dalam persoalan ini. Proses de-redekalisasi merupakan bukan hal yang mudah dilakukan tetapi jika dalam prosesnya dilakukan untuk perlombaan kenaikan jabatan misalnya ! atau mencari popularitas dalam rangka menaikan pagu untuk pemberantasan terorisme. Atau juga dengan memanfaatkan teori bahwa radikalisme tidak pernah habis maka dihembuskanlah isu untuk melakukan sertifikasi terhadap ulama – ulama sebagai bentuk jalan tengah untuk menguatkan nilai – nilai liberalis dengan membenturkan Islam sebagai pengikut agama terbanyak di negeri ini, yang dikuatkan dengan infiltrasi intelijen dengan mengarahkan target terorisme terhadap gereja atau tempat ibadat umat lain. 

Pola komunikasi konflik sepertinya sengaja dibangun jika Solo dan sekitarnya menjadi memanas karena aksi radikalisme. Sehingga wajar jika adanya opini muncul bahwa kondisi tersebut terkait dengan pencalonan Jokowi yang jika terjadi pergeseran kekuasaan di kota Solo maka hal inilah yang tidak diinginkan oleh kaum radikalis di daerah tersebut. Disisi lain kontak senjata yang dilakukan oleh anak usia 19 tahun dengan Densus 88 harus dilihat secara komperhensif terhadap perkembangan sel – sel radikalisme. Jika asumsi bahwa sel – sel tersebut akan terus berkembang biak maka kuantitas anak dengan model seperti itu mungkin akan cukup signifikan jumlahnya karena dengan usia yang masih sangat muda telah mempunyai ketenangan psikologis yang luar biasa untuk mampu berhadapan dengan sekelompok pasukan elit. Jika katakanlah hal tersebut dapat terpantau perkembangannya oleh intelijen maka akan disayangkan jika ternyata preventivenya dikaitkan dengan perkembangan politik yang merugikan pemerintah. Bagaimanapun juga dengan melihat kondisi psikologis si anak tersebut, maka tali ideologis tetap terjalin dengan para seniornya yang telah lebih dulu terbunuh sehingga seolah – olah, rajutan tersebut menjadi ruh atau tenaga pembangkit dalam meneruskan cita – cita memerangi nilai – nilai yang dianggap bertentangan dengan bentuk berpikir mereka. Oleh karena itu wacana tersebut harus terus dikuatkan agar dalam penanganan de-redekalisasi menjadi sebuah upaya yang sungguh – sungguh dengan tidak memanfaatkan eksistensi kaum radikalis yang notabene saat ini sedang memperlihatkan eksistensi mereka bahwa mereka masih ada. 

Jakarta, 13 September 2012

Mohamad Chaidir Salamun

Media Anaslyst IndoSolution 
www.indosolution.co.id

Tekanan Nyata dan kuat atau Simptom biasa yang akan selesai ?……

I.Tanda tanda yg sederhana terlihat.

Berita Freeport awalnya muncul disedikit media dan awalnya dalam beberapa diskusi bisa jadi diakibatkan karena iklan freeport dibeberapa media tidak dilanjutkan. Demonstrasi dan pemogokan karyawan freeport menjadi berita yang menindaklanjuti setelah sebelumnya berita penembakan Mile 152 ?…berulang kali muncul dan menimbulkan korban jiwa.

Berita yang kemudian muncul adalah mengalirnya dana freeport ke aparat keamanan Indonesia yg besarnya 14 juta dollar dan dijawab sebagai ongkos kebutuhan operasi pasukan pengamanan dilapangan dan ternyata ketika dihitung….timbul persoalan baru karena seperti nya mengalirnya tidak hanya kepada pasukan dilapangan?…

Kasus freeport sudah lama mengandung ketidakpuasan termasuk sampai kepada komposisi saham pemerintah indonesia kenapa terlalu kecil dan tidak sampai 20 atau 30%, apalagi Marwan Batubara dalam tulisannya menulis bahwa freeport berpenghasilan sampai 5000 Triliun rupiah padahal APBN Indonesia hanya Rp.1.400. Triliun atau diatas sedikit dari 25% penghasilan freeport.

Hari ini tanggal 24 Nov 2011, Armando Maher Dirut nya mengatakan bahwa saat ini produksinya terhenti karena pipa penyalurnya dijarah. Oleh karenanya kerugian setiap harinya 7000 ton konsentrat menjadi tidak bisa diproses dan diadakan dan ini bernilai jutaan dollar.

Persoalannya apakah ini hanya cerita Freeport Vs karyawannya…?…atau berkaitan dengan operasi separatisme papua juga?…….

Bagaimana bisa tidak berhubungan jika dilihat bahwa saat ini semakin gencar dan ramai bukan hanya penempatan 2500 marinir usa di Darwin Australia saja tetapi hal ini semakin menyemangati kampanye advokasi Papua segera melaksanakan Referendum dan menuju kearah yang baru…..tanda tanda apa ini?….

II. Renegoisasi Freeport dan ketidakamanan yang bisa jadi bumerang atau separatisme?

Beberapa politisi semakin kuat menyuarakan bahwa jumlah APBN yang menjadi APBD dan ketika dibagi dengan jumlah penduduk Papua maka jumlahnya termasuk paling besar diindonesia….ini artinya Pemerintah pusat memperhatikan nasib dan perkembangan saudara kita disana, lalu kenapa pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di tanah Papua masih juga lambat bahkan dipersepsikan tidak adil atau hanya kekakayaannya di Gondol ke jakarta?…

Disisi lainnya apakah hanya freeport saja yang harus menjadi tulang punggung pensejahtera Tanah Papua atau juga LNG Tangguh dan juga berbagai perusahaan tambang serta perusahaan kelapa sawit dan usaha Hutan lainnya.

Yang pasti gejala yang terjadi terhadap freeport tidak lagi dapat dikatakan sebagai gangguan kecil karena bukan berarti macetnya Freeport berproduksi sama dengan mendekatnya posisi kemenangan Pemerintah Indonesia dalam  melakukan proses Renegoisasi kepada Freeport.?…kita juga harus memandang bahwa kejadian ini sebagai situasi dimana kedaulatan keamanan terhadap perusahaan tidak dapat dijamin Pemerintah Indonesia?….

Situasi ini juga harus dipandang bahwa proses negoisasi Freeport dengan para karyawannya sudah terlalu berlarut larut dan boleh jadi malahan semakin membuat ketidakpastian situasi sehingga kerawanan dan memprovokasi persoalan yang semakin meluas.

Dengan situasi ini juga bisa jadi persoalan Freeport dan Keresahan di Papua ini tidak lagi hanya persoalan yang berbasis kepada realitas sehari hari tetapi bukan tidak mungkin dibali ini sedang terjadi pertarungan politik dalam berbagai front…apakah dalam memperebutkan logistik 2014, kedaulatan Papua dan kepentingan nasional dalam rangka menata Pertambangan Indonesia agar mampu menjadi tulang punggung yang mensejahterakan bangsa Indonesia.

Pertanyaannya, apakah berhentinya produksi ini soal yang dibuat freeport atau memang soal dengan karyawan dan penduduk sekitar sudah tidak bisa ditengahi lalu kenapa aparat keamanan tidak mampu melaksanakan tugasnya dalam mengamankan Freeport tetap beroperasi?…

Apakah ini soal keamanan atau sudah mengarah kepada soal yang lebih dalam lagi soal pertahanan dan kedaulatan negara?

Apapun yang terjadi hanya berhentinya proses produksi PT Freeport bolah dikatakan sebagai sebuah kondisi yang mengindikasikan ketidakpastian keamanan bagi perusahaan yang beroperasi diindonesia apalagi sudah disebutkan diatas bahwa biaya pengamanan yang diberikan oleh Freeport bukan sedikit?…

III. Akan kemana persoalan ini?

1. Pertanyaannya apakah kondisi ini akan termanfaatkan menjadi energy untuk mempercepat proses Renegoisasi sehingga ada komposisi baru yang menguntungkan Indonesia atau Cuma cerita gangguan keamanan saja?
2. Apakah ini lebih mensemangati gerakan Separatisme atau pemanasan untuk mendapatkan kedaulatan yang mendekatkan kepada proses terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat dari pengelolaan pertambangan yang lebih berkeadilan bagi bangsa Indonesia.?
3. Apakah persoalan ini testcase saja dalam rangka menunjukan kelemahan pemerintahan Indonesia dalam melakukan koordinasi dan melaksanakan pemerintahannya?.

Sungguh sangat tidak sederhana membaca apalagi memunculkan solusi dan mewujudkannya tetapi apapun yang sedang terjadi boleh dibilang bahwa semuanya membuat semakin besarnya gesekan yang terjadi pada berbagai medan dan level yang ada di Papua sana.

Akibat sebagaian besar saudara kita yang masih suka berperang dan bentrok serta masih suka melakukan bentrokan maka saat ini ketika terjadi konflik dan bentrokan menjadi tidak sederhana mempersepsikan bahwa kejadian itu sebagai bagian dari yang berbeda dengan kejadian hari hari dimana memang bentrok dan konflik sudah merupakan kejadian yang biasa walau pun tentunya sangat memperihatinkan termasuk bentrokan akibat perselisihan pada proses pilkada di puncak jaya yang menewaskan sampai belasan jiwa.

IV. Penutup.

Sekarang mau kemana semua ini?…apakah dengan dialog bersama presiden Yudhoyono semuanya akan selesai begitu saja?…jawabannya pasti tidak akan selesai.

Pertanyaannya apakah dialog itu perlu?…bisa jadi diperlukan. Tetapi yang lebih diperlukan adalah bagaimana semua pihak membahas hal hal yang strategi yang memang harus diputuskan dan dibuatkan proses menuju penyelesaian persoalannya?…

Sekali lagi disampaikan bahwa dana yang mengucur kesana setiap tahunnya tidak lah sedikit tetapi jika tidak digunakan sebagai mana mestinya akan semakin meningkatkan kebencian kepada pemerintah pusat dijakarta…apa sebabnya?…

Jika sebuah investigasi dilakukan secara menyeluruh maka sebaiknya mengungkap berapa persen dana yang dihabiskan secara bermanfaat kepada program yang membuat saudara saudara kita menjadi lebih makmur dan sejahtera apakah melalui pendidikan, melalui pembangunan infrstruktur, apakah melalui olahraga dan kesenian, apakah dengan melalui langkah pengembangan wirausaha dan perekonomian basis papua, apakah dengan meningkatkan kesehatan masyarakat, apakah dengan pembukaan lapangan pekerjaan, apakah dengan pembangunan industri rumahan dan olahan…dan lainnya?…

Berdasarkan informasi yang didapat diindikasikan bahwa 50% dana yang seharusnya kepada program dan masyarakat di papua dihabiskan dijakarta…oleh beberapa pihak yang sangat mudah dideteksi jika dilakukan investigasi yang sedikit mendalam?…

Berapa banyak pejabat dan bupati di papua dibandingkan dijakarta dan kota besar lainnya..bagaimana dengan anggarannya?…

Media ada baiknya semakin mengejar para pejabat ini dalam rangka membuat mereka lebih bertanggung jawab….?….supaya mereka semakin rajin menggerakan daerah dan programnya…supaya mereka semakin dekat dengan masyarakatnya dan bersama masyarakat melakukan pembangunan disana.

KPK, jangan Cuma nangkapin yang mudah dan tidak bernilai strategis tetapi juga silakan dapatkan kasus yang berkaitan dengan seperatisme akibat korupsi kepala daerahnya dan dengan terjadinya ini semoga terjadi perubahan wawasan dan pandangan….

Kita butuh langkah yang cepat dan tepat dalam mengatasi persoalan ini termasuk menggerakan anak anak muda yang siap melakukan tindakan nyata sehingga bukan hanya perdebatan opini yang akhirnya hanya berpolemik saja.

Dengan perkembangan situasi diatas maka banyak hal bisa jadi semakin menjadi tidak sederhana dan terbuka….sehingga waktu dan ketepatan solusi serta pengorganisasian solusi menjadi sangat mendesak dan strategis.

Semoga bermanfaat                                                                                     
Jakarta, 5 Desember 2011

Mohamad Chaidir Salamun
Media Observer & Analyst IndoSolution
www.indosolution.co.id

Konflik Ambon, SARA Atau SEPARATISME ?

Kembali memanasnya ambon pada hari minggu lalu, mengingatkan saya terhadap konflik yang terjadi 12 tahun lalu yang berdampak panjang terhadap konflik – konflik selanjutnya. Konflik 12 tahun lalu merupakan kumulatif dari ketimpangan sosial antara Islam dengan Kristen di wilayah tersebut yang momentumnya dimanfaatkan secara politis bagi kepentingan pihak – pihak tertentu dengan menjadikan Ambon sebagai medan tempur yang bernuansa SARA.

                Jika dilihat catatan ke belakang, dampak konflik Ambon secara nasional sangatlah luas bahkan dapat dirasakan hingga saat ini. Kemunculan persoalan radikalisme – terorisme di Indonesia , tidak terlepas dari dampak terjadinya konflik Ambon. Sebut saja aksi bom di kedubes Filipina pada Agutus 2000 sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Philipina karena suplai senjata ke Ambon dan Poso, kemudian aksi bom malam natal tahun 2000 terhadap gereja – gereja di sejumlah kota di Indonesia, ketika itu, Hambali Cs yang belakangan diketahui sebagai dalang aksi tersebut, mensetting pengeboman gereja di malam natal sebagai bentuk balas dendam terhadap aksi kekerasan SARA terhadap umat Islam di Ambon yang pada perkembangannya, seiring dengan kejadian WTC September 2001, dimana organisasi dibalik dalang pengeboman malam natal tersebut, bertransformasi sasarannya menjadi terhadap ekspatriat dalam bentuk pengeboman di Bali. Catatan aksi Hambali Cs tersebut menggambarkan bahwa tujuan untuk memunculkan ketegangan komunal umat beragama antara Islam dengan Kristen di daerah seluruh Indonesia merupakan sebaran yang diharapkan terhadap konflik yang terkonsentrasi di Ambon ketika itu.

                Pada saat ini, apa yang harus di waspadai sebagai alarm intelijen bagi bangsa ini adalah mencuatnya konflik separatisme  seperti di Papua yang sangat berpotensi melakukan disintegrasi, apa korelasinya dengan Ambon yang muncul sebagai isu SARA ? katakanlah jika letupan konflik di hari minggu, 11 Sept 2011 lalu, merupakan test case yang dilakukan oleh pemain – pemain lama, sementara letupan konflik tersebut tidak berdampak signifikan maka pola baru sangat mungkin akan dimunculkan untuk mengganggu akar rumput yang memang mengalami traumatic terhadap dampak konflik Ambon. Saya lebih melihat, jika ternyata konflik tersebut jika sampai terjadi lagi dan ditunggangi kepentingan asing, maka pecahnya konsentrasi pemerintah dalam penyelesaiannya merupakan dampak yang diharapkan. Dalam arti memudahkan potensi Papua untuk lepas karena secara cultural baik masyarakat maupun potensi integrasi ke Indonesia, Papua cenderung lebih sulit untuk lepas dibanding Timor – Timur. Sehingga diperlukan pengalihan isu yang lebih besar walapun dalam kerangka yang masih sama yaitu HAM.

                Yang kedua sikap media harus hati – hati dalam mengkomunikasikan konflik Ambon yang bernuansa SARA dan juga menghindari upaya pihak – pihak tertentu untuk memuat pemberitaan yang berdampak negatif. Jangan sampai pers memuat pemberitaan atau foto – foto kenangan buruk konflik masa lalu yang dapat memicu traumatik warga korban konflik. Harus diingat bahwa 10 tahun yang lalu, belum ada Facebook atau Twitter, tetapi kita sudah melihat sendiri bagaimana kedashyatan microblogging di Indonesia dapat mengubah kebijakan publik untuk isu – isu besar, sehingga jika isu media dapat digulirkan melalui facebook atau twitter dan memancing sentimen kelompok fundamental untuk melakukan aksi – aksi balasan, jika hal itu terjadi maka momentum peringatan 11 September di seluruh dunia, dapat menjadikan aksi  dari pihak fundamental dibelokan sebagai bentuk radikalisme terorisme dengan memanfaatkan isu 11 September, stigma tersebut bisa sangat efektif untuk mengaburkan motif – motif kerusuhan yang ditimbulkan. 

Diperlukan juga satgas yang khusus untuk mengcounter kecepatan penyebaran isu negatif bernuansa SARA, karena pola ini disinyalir masih menjadi cara yang ampuh untuk merusuhkan Ambon. Apa yang dilakukan oleh komunitas masyarakat Ambon di Bali yang mengirimkan SMS ke Ambon sebagai bentuk penolakan terhadap kerusuhan minggu lalu, merupakan salah satu role model yang efektif bagi ketahanan masyakat lokal ( Ambon ), sehingga jika entitas masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia melakukan aksi tersebut secara sinergis, pola – pola provokasi dalam meluaskan isu – isu SARA dapat diredam. Saya kira pola – pola ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah untuk dikembangkan sebagai bentuk pencegahan taktis kerusuhan SARA yang disinergiskan dengan kinerja anggota BIN dilapangan.

Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi Nasional (Susenas), ternyata Provinsi Maluku menduduki peringkat ketiga termiskin di Indonesia, setelah Provinsi Papua dan Papua Barat, kondisi ini belum bisa diperbaiki oleh pemerintah hingga saat ini, sehingga segregasi penduduk ke dalam kantong agama masih sering terjadi. Belum lagi recovery pembangunan infrastruktur pasca konflik yang terhambat oleh mentalitas birokrat kita yang korup, sehingga menjadikan wilayah ini memiliki bahaya laten terhadap isu – isu SARA. Tetapi saya kira pemerintah tidak bisa hanya memberikan perhatiannya dari sudut SARA saja, persoalan akar rumput di Ambon yang pasca Malino II belum selesai, sehingga pengelolaan akar rumput sangat penting dilakukan untuk membangun kekuatan dalam menghadapi provokasi SARA dan juga Separatisme.

Agenda separatisme sangat mungkin terselip di balik agenda kerusuhan minggu kemarin, karena secara geopolitik nasional isu – isu separatisme sangat memanas dalam 1 bulan terakhir ini, sehingga isu ini harus dikaji lebih komperhensif oleh pemerintah sebagai pemicu – pemicu gangguan keamanan di daerah rawan konflik. 

Jakarta 15 September 2011
Mohamad Chaidir Salamun
Aktivis Gerakan Pemuda Sehat /
Peneliti Radikalisme - Terorisme IndoSolution

Opini Publik Bagi Perlindungan Sandera

Saat ini berbagai kalangan seperti DPR dan pihak – pihak terkait yang concern dengan persoalan hubungan internasional sedang gundah gulana melihat aksi pembajakan yang dilakukan oleh perompak Somalia dan sudah berlangsung hampir sebulan terhadap kapal berbendera Indonesia. Persoalan yang mencuat di media cetak nasional adalah kita dihadapkan antara negosiasi atau operasi militer dengan pertaruhan harga diri bangsa di mata internasional jika negosiasi dilakukan terhadap para pembajak. Desakan berbagai kalangan untuk segera mengirimkan pasukan komando ke lokasi pembajakan menguat dengan kecenderungan memanfaatkan sikap pemerintah yang dinilai lamban dalam mengambil opsi keputusan antara negosiasi atau operasi militer.

Yang saya perhatikan dari perkembangan situasi ini adalah ketika pembajakan terjadi dan tentara kita menerima kabar bahwa telah terjadi aksi terorisme, naluri saya mengatakan dalam waktu singkat Panglima TNI sudah memberikan perintah untuk memobilisasi pasukan elitnya untuk melakukan operasi pembebasan yang sudah pasti semuanya dilakukan dengan serba tertutup. Nah ! ketika proses konsolidasi tersebut dilakukan, seharusnya negosiasi internasional secara sistematis terus dilakukan sehingga pergerakan menyusupkan pasukan elit tidak terbaca oleh pihak perompak. Karena saya melihat dengan keberhasilan seperti Korea dan Malaysia dalam mengatasi penyanderaan melalui pasukan elitnya akan merubah strategi perompak dalam memetakan counter aksi terorisme dari pihak negara yang disandera. 

Dalam hal ini saya cenderung menghimbau agar blow up media tidak terlalu menyoroti terhadap kemungkinan opsi operasi militer karena tidak semua kebijakan yang terkait dengan operasi pertahanan, penegakan hukum dan penuntasan kejahatan trans-nasional dapat dijelaskan ke publik. Tekanan yang terus menerus untuk melakukan operasi militer akan memunculkan jawaban – jawaban yang ambigu dari petinggi militer dan elit pemerintah kita, sehingga dapat diinterpretasikan oleh para pembajak bahwa proses penyusupan sedang dilakukan di tempat kejadian pembajakan. Hal tersebut dapat terlihat terhadap kejelian perompak yang dengan memanfaatkan kepanikan keluarga yang disandera serta asumsi bahwa pemerintah Indonesia dan perusahaan pemilik kapal tidak menggubris tuntutan yang diajukan. Mereka menaikan nilai tuntutan uang walaupun diturunkan kembali. Sehingga bisa dibayangkan jika dalam 25 hari ini tidak ada perkembangan yang signifikan maka faktor jarak yang jauh serta minimnya dukungan infrastruktur di lokasi kemungkinan menjadi kendala yang harus dihadapi dengan sangat hati – hati oleh TNI jika pada nantinya akan melakukan operasi militer.

Suksesnya Malaysia dan Korsel dalam melakukan operasi pembebasan sandera menurut saya karena infrastruktur pendukung operasional negara tersebut sudah tersedia di lokasi kejadian sehingga memudahkan mobilisasi serta pemetaan terhadap kapal yang dibajak. Dan mungkin ini yang tidak dimiliki oleh kita karena ada ketidaksiapan dalam mengawal kapal – kapal kita yang melewati laut Somalia. Saya sangat mempercayai integritas dan kemampuan satuan tentara elit kita dalam penuntasan pembebasan sandera, karena kasus ini sangat berbeda dengan kasus pembajakan yang terjadi di Bangkok pada tahun 1981, dimana ketika itu para teroris yang melakukan aksi pembajakan merupakan orang – orang yang sangat ideologis dan merupakan aksi radikalisme yang notabene memiliki kemampuan lebih militan dibanding para perompak Somalia yang cenderung money oriented.

Kondisi perang saudara diwilayah tersebut yang berdampak terhadap tidak adanya pekerjaan menyebabkan profesi sebagai bajak laut dianggap sebagai jalan pintas yang paling mudah dan paling menjanjikan serta dapat merubah sisi suram perekonomian Somalia. Sehingga karena kebutuhan dan kondisi tanpa pekerjaan tersebut, mereka ( para perompak Somalia ) memiliki pengalaman panjang dalam melakukan aksinya di laut Somalia disamping berbagai kegagalan mereka dalam menuntut uang tebusan dari negara – negara yang warganya disandera menjadi pelajaran trial & error aksi mereka. Sekedar catatan saja, sejak 2008 hingga 2010, posisi Al Qaeda kembali menguat sebagai organisasi radikalisme dunia salah satunya berkat dukungan logistik perompak – perompak Somalia yang berhasil meminta tebusan dari negara asal sandera.

Memang kegeraman selama 25 hari sejak pembajakan berlangsung pasti sangat dirasakan karena belum ada perkembangan positif yang signifikan, tetapi baik keluarga korban dan pihak - pihak yang terkait dalam permasalahan hubungan internasional, saya kira harus bersabar, karena yang dihadapi saat ini merupakan bukan aksi terorisme nasional atau seperti aksi pembajakan di Thailand dulu, tetapi berkaitan dengan aksi terorisme di wilayah yang menjadi dukungan logistik bagi organisasi teroris dunia ( Al Qaeda ). Di satu sisi opini publik di media cetak nasional harus menjadi tempat perlindungan tersendiri bagi para sandera sehingga membantu pemerintah untuk membebaskan para sandera dengan segera.

                                                                                                Jakarta, 12 April 2011

Mohamad Chaidir Salamun

                                                                                                Peneliti Radikalisme – Terorisme IndoSolution

Kita Memang Harus Kalah !!!!

Kecewa ! mungkin itulah ungkapan nyata ketika melihat kekalahan Timnas 3 – 0 dari Malaysia kemarin malam. Harapan besar yang diberikan kepada Timnas untuk menang di kandang lawan tidak bisa terwujud ketika kita melihat bagaimana Timnas tidak berkutik untuk dapat mengembangkan permainan dan keluar dari tekanan agar dapat menyamakan kedudukan. Kekecewaan tersebut tidak hanya dari sisi permainan, tetapi juga kita melihat adanya upaya – upaya untuk memecah konsentrasi para pemain kita dengan laser – laser yang diarahkan ke muka pemain kita terutama Markus Horizon dan Firman Utina. Sehingga sebagai bagian dari pencinta bola masyarakat Indonesia, saya turut menyesalkan dengan insiden laser yang terjadi.

Insiden tersebut mengingatkan saya kepada seorang kawan dekat, yang pernah bertemu dengan salah seorang staff PM Malaysia Nadjib Razaq di Jakarta, tanpa basa – basi, kawan saya menanyakan secara tegas mengenai insiden Ambalat, apakah memang ada maksud dari Malaysia untuk berperang dengan Indonesia ? Staff PM Malaysia membantah isu tersebut dan kondisi sebenarnya yang terjadi adalah untuk mengalihkan persoalan intern politik Malaysia karena PM Nadjib Razak sedang dalam sorotan nasional terkait dengan persoalan yang dihadapinya, sehingga membutuhkan isu pengalih untuk bisa keluar dari tekanan politiknya. Dari cerita tersebut, ada dua hal yang saya lihat terhadap kekalahan tadi malam, sepertinya kita memang dikalahkan oleh factor non tekhnis baik yang dilakukan oleh Malaysia ( unsure kesengajaan ) dan juga dari intern PSSI.

Saya mengakui di lapangan Malaysia unggul dalam penguasaan permainan. Tetapi diluar factor itu, Malaysia sangat memahami benar bahwa Timnas sedang dalam tekanan psikologis besar akibat eforia kemenangan Timnas di Jakarta, ancaman untuk melakukan walk out jika sampai ada permainan laser yang menyorot ke wajah pemain kita, dipelajari dan dimanfaatkan betul oleh Malaysia sehingga cukup dengan permainan laser beberapa menit saja, hal tersebut memancing official dan pemain kita seperti Markus Horizon melakukan protes dan walk – out, kemudian dampaknya, hilang sudah konsentrasi para pemain kita untuk menjalankan skema permainan di babak kedua. Sementara ketika fase walk – out berjalan, re-konsolidasi para pemain Malaysia dilakukan untuk mengingatkan terhadap agresifitas mereka di babak kedua. Protes pemain kita menurut saya menjadi titik balik kekalahan ini, walaupun Alfred Reidl secara jantan mengakui mental bertanding anak asuhannya runtuh ketika kesalahan individual dari satu pemain. Terlepas dari obyektif atau tidaknya spekulasi ini, kita mungkin bisa berkaca bagaimana selama ini hubungan Malaysia dengan Indonesia sebut saja yang terkait dengan ketegangan Ambalat atau klaim kepemilikan budaya serta tujuan dibalik ketegangan – ketegangan tersebut.

Kemudian dari intern PSSI, ketika Timnas seharusnya melakukan latihan – latihan kecil atau meeting – meeting internal untuk soliditas tim, kondisi tersebut terganggu oleh jadwal – jadwal yang merupakan agenda tersendiri dari sang Ketua Umum. Timnas seharusnya dalam keadaan steril, tidak dilibatkan dalam momentum – momentum yang hanya akan menambah beban psikologis mereka. Para pemain paham dengan kondisi internal pengurus PSSI pusat, sehingga aroma conflict of interest dibalik kemenangan beruntun timnas mungkin tercium oleh para pemain. Kemudahan akses informasi melalui internet sangat mungkin membawa para pemain Timnas untuk mengetahui dan memahami opini public terhadap safari politik yang dilakukan oleh Nurdin Halid yang membawa Timnas kepada elit – elit yang memiliki peran besar dalam membangun sepakbola di negeri ini, sehingga sangat mungkin muncul interpretasi dari pemain kita sendiri bahwa safari Nurdin Halid sebagai bentuk penunggangan kepentingan bagi kelangsungan kekuasaannya sebagai Ketua Umum. Bisa dibayangkan dampak psikologisnya bagi pemain jika itu terjadi !

Belum lagi ditambah guyuran bonus yang telah diberikan dan dijanjikan kelak jika juara. Jika saya lihat fenomena bonus terhadap pemain – pemain dunia, guyuran uang bonus merupakan hal yang sangat lazim karena mereka sudah terbiasa dengan gaji tinggi dan juga royalty sponsor yang besar sebagai otomatisasi karena skill dan mental mereka yang mumpuni. Sorotan media terhadap bonus yang diberikan serta janji Nurdin Halid terhadap bonus yang lebih tinggi jika dapat memenangkan leg selanjutnya, saya kira menjadi salah satu factor simalakama terhadap kondisi mental pemain. Timnas memang sangat layak dengan bonus yang mereka dapatkan tetapi seharusnya hal ini dimekanisme untuk meminimalkan dampaknya, atau minimal gembar – gembor media mengenai bonus santer didengungkan setelah AFF berakhir.

Kita memang harus kalah ! ungkapan itu mungkin yang dapat saya ungkapkan sebagai pembelajaran selanjutnya bagi perkembangan sepakbola kita. Refleksi bagi insane di tanah air untuk terus mensupervisi kinerja PSSI agar dapat memperlakukan Timnas secara professional menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Kekalahan 3 – 0 dari Malaysia, harus diakui bahwa kita belum siap untuk menjadi kampiun minimal di level ASEAN.

Sepakbola adalah sesuatu yang unik, dimana bisa menghilangkan perbedaan baik negara maupun antar bangsa. Tetapi visi itu, sepertinya baru berlaku di tatanan bawah, di tingkat elit, sepakbola dengan eforia kemenangan Timnas masih menjadi komoditas politik untuk dapat mempertahankan legitimasi. Terlebih pelajaran berharga tersebut didapat dari Malaysia melalui terror laser yang notabene merupakan negerinya Noordin M Top dan DR Azahari, maestro terror di Indonesia. Semoga El – Loco Cs dapat membalikan keadaan dan memenangkan AFF ini di leg berikutnya di Jakarta.

Jakarta, 27 Desember 2010

Mohamad Chaidir Salamun

Peneliti Radikalisme – Terorisme IndoSolution

Soroskah di Balik Wikileaks ?

Heboh laman wikielaks yang masih terus berlanjut hingga hari ini, masih terus memunculkan polemik mengenai tujuan dari laman pembocoran kawat tersebut. Spekulasi keterlibatan George Soros serta operasi kontra intelijen AS berada dibelakang Julian Assange memunculkan gambaran baru terhadap tujuan dari laman tersebut. Walaupun semuanya adalah masih spekulasi, tetapi jika kita melihat actor – actor di lingkaran dalam Julian Assange, affiliasinya terhadap George Soros baik dalam bentuk korporasi maupun yayasannya jelas terlihat. Sebut saja Ben Laurie, yang pernah menjadi programmer Google dimana portal tersebut terikat kerjasama dengan Badan Keamanan AS ( NSA ), kemudian Xiao Qiang yang merupakan mantan aktivis tragedy Tiananmen merupakan komentator di Free Asia yang kepemilikannya terdapat George Soros. Serta pengacara Assange yang bekerja di Open Society yang merupakan yayasan yang dimiliki Soros ( Jurnal Nasional, 22/12/2010 ).

Fenomena wikileaks yang disebut – sebut sebagai bencana intelijen harus diakui mengubah secara fundamental dan revolusioner tentang konsep transparansi informasi serta tatanan diplomasi internasional, hal yang sama dialami oleh kita pada pertengahan 1997 dimana kita memiliki kenangan pahit yang menjadi pelajaran sangat berharga, permainan Soros connection ketika itu merupakan pemicu krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis multidimensi ( walaupun  banyak factor pengebab ), merubah secara revolusioner tatanan fundamental negeri ini disegala aspek termasuk transparansi yang dianggap merupakan roh demokrasi. Secara prinsip dengan apa yang menjadi tujuan wikileaks serta tindak tanduknya ada kesamaan pola dengan apa yang terjadi di Indonesia melalui Soros Connection ketika 1997 serta dampaknya. Fakta – fakta lain yang dapat dijadikan perbandingan adalah ketika Bosnia melakukan pemulihannya pasca perang, yayasan Soros sangat berperan dalam membantu keuangan negara tersebut serta membantu pembentukan media massa di negeri itu yang menggiring masyarakatnya ke arah sudut pandang kebebasan dan sekularisme, dimana merupakan ideology yang selalu disampaikan dalam setiap pidatonya ( Soros ) di seluruh dunia ( islamiyah.wordpress.com ). Sehingga sangat logis jika  ada pengamat intelijen yang menyebut fenomena wikilekas ini juga merupakan bagian dari pola kontra intelijen AS terhadap kejahatan yang dilakukannya terutama di Timur Tengah.

Legitimasi yang diberikan Joe Biden terhadap Assange sebagai Teroris Cyber bisa jadi merupakan agenda public untuk mengalihkan isu menggeser radikalisme – terorisme dipermukaan menjadi cyber terorisme. Isu terorisme yang merupakan isu peradaban yang sudah berjalan hampir 1 dekade dinilai sudah mendekati titik jenuh karena selama ini eksistensi Osama bin Laden yang didorong sebagai pangeran konflik pasca perang dingin, tidak pernah terbukti apakah dia terlibat dalam tragedy WTC ataupun dia memang masih hidup seperti yang diberitakan selama ini. Sementara Hillary Clinton menyebut fenomena ini merupakan sabotase secara halus, maka membentuk opini dalam melihat Amerika sebagai negara yang paling terdampak dari bocoran wikileaks. Akan tetapi dalam konteks pengecohan intelijen  ( deception ) ini adalah sebuah realita terbalik yang diharapkan, dimana ketika kejahatan Amerika di Timur Tengah ( Irak ) secara gamblang diperlihatkan melalui video yang disebut – sebut sangat valid keasliannya, disitu ada upaya penghapusan dosa kejahatan perang secara halus, artinya Amerika melalui tayangan video tersebut mengakui bahwa memang melakukan kejahatan tersebut dan mengandung pesan agar resistensi masyarakat internasional terhadap insiden – insiden kemanusiaan yang terjadi di Irak tidak berdampak luas terhadap hubungan Amerika dengan negara – negara muslim di Timur Tengah bagi kepentingannya kedepan. Informasi kawat mengenai dunia arab baik seputar kehidupan pribadi seperti pesta dugem kalangan jetset keluarga kerajaan arab atau kebijakan Arab yang ternyata menjadi kawan dekat Israel dalam hal kepentingannya terhadap Iran. Memiliki 2 maksud, yang pertama : Isu dugem, merupakan agitasi terhadap Cina bahwa Arab sudah terhelenisasi oleh demokrasi dan liberalismenya Amerika. Yang kedua, bocoran kebijakan Arab terhadap Iran menjadikan posisi Israel menjadi menjadi luput dari perhatian dalam konteks konflik Arab – Israel.

Jika benar Soros terlibat dalam sepak terjang wikileak, maka perubahan secara fundamental diprediksi akan terjadi dalam waktu yang tidak lama sehingga muncul lagi pertanyaan dikawasan mana yang akan menjadi target perubahan atau paling terdampak dari fenomena wikilieaks ini. Perubahan pemerintahan suatu neg0ara jelas akan berpengaruh terhadap aliran modal di negeri tersebut, apalagi jika perubahannya terjadi dalam sebuah kawasan. Amerika sedang dalam titik kebangkrutan ekonomi karena 2 perang besarnya di Afganistan serta Irak selain penipu – penipu kakap sekelas Bernard Madoff juga ikut memperparah perekonomian negeri tersebut. kondisi keuangan AS yang sudah jauh lebih parah dari Yunani sangat membutuhkan langkah – langkah yang radikal. Sehingga apakah dengan wikileaks ini akan menjadi jubah baru Amerika dalam melakukan penguasaan ekonomi sebuah kawasan melalui terorisme cyber sebagaimana yang mereka lakukan terhadap Irak dan Afganistan dengan tragedy wtc sebagai jubahnya.

Ketika semuanya masih spekulasi ( George Soros ) terhadap isu keterlibatannya, tidak ada salahnya kita melakukan tindakan preventive dan mendukung Bapak Presiden SBY terhadap upaya untuk berhati – hati dari perkembangan isu yang dikeluarkan oleh wikileaks.  Sejauh ini kita masih resisten terhadap isu – isu yang muncul dan belum ada goncangan politik yang berarti karena bocoran kawat tersebut. Tetapi walaupun demikian, spekulasi terhadap informasi Soros connection yang terlibat dibalik peristiwa ini harus dicermati secara mendalam mengingat kita sangat merasakan dampak negative yang timbul karena ketidaksiapan kita terhadap aksi – aksi Soros Connection di Asia Tenggara. Jangan lupakan kondisi saat ini terhadap pengalaman yang sudah terjadi.

Mohamad Chaidir Salamun

Jakarta, 23 Desember 2010

Peneliti Radikalisme – Terorisme IndoSolution

Pesan Perlawanan Terhadap Bangsa Yahudi

Dalam beberapa hari terakhir ini, media nasional begitu gencarnya menampilkan pemberitaan mengenai insiden Mavi Marmara sehingga agenda setting media berhasil mengajak khalayak dalam menyimak kebrutalan tentara Israel dengan tindak kekerasannya yang menunjukan nalurinya sebagai Negara buffer state di Timur Tengah dalam upaya  menegakan nilai – nilai doktrin leluhurnya sebagai Negara yang berdaulat menurut kitab suci mereka.

Dampak psikologis yang paling sederhana dari keberhasilan agenda public media adalah bergeloranya kembali semangat antisemit masyarakat internasional yang ditujukan terhadap masyarakat di wilayah tersebut serta semakin menguatnya dukungan terhadap kedaulatan Palestina. Kemudian munculnya pertentangan terhadap aksi – aksi yang dilakukan oleh Israel terhadap 1,5 juta msyarakat di Gaza yang tidak mendapatkan dukungan kemanusiaan akibat blockade yang dilakukan Israel.

Ada satu hal yang saya garis bawahi terhadap tindakan brutal Israel yang dilakukan secara frekuentif dalam menjaga eksistensi dan tujuan bangsanya. Terlepas dari peran agen – agen Mossad di Negara tersebut dalam melakukan operasi tertutupnya.

Jika dilihat dari perjalanan bangsa tersebut ( Israel ), secara eksplisit memang memiliki hak untuk melakukan tindak kekerasan terhadap Palestina yang notabene melawan traktat – traktat internasional PBB. Kondisi Yahudi yang terpisah akibat proses diaspora di masa lampau, membutuhkan sebuah tempat yang kondusif terhadap eksistensi ideology mereka di suatu tempat ( Yerusallem ) yang telah dijanjikan selama ribuan tahun dalam kitab suci mereka. Disini menjadi kebutuhan terhadap Yahudi sebagai sebuah entitas baik secara global maupun local ( di wilayah Israel ) untuk proses ritual dalam rangka mempertahankan eksitensi mereka. Disamping itu, pemahaman mereka terhadap Talmud sebagai sebuah isme menjadi pengikat mereka terhadap proses – proses diaspora yang mereka lakukan. Artinya disini ada kesan terhadap “ act local think global “ sehingga jika terjadi tindak anarkisme yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, seolah – olah selalu ada legitimisasi dari barat, meski seperti dalam insiden Marvi Marmara, barat mengecam tindakan yang dilakukan Israel.

Bangsa Israel, jika dilihat dari tatanan Sosio – Anthorpologis perjalanannya, tidak lebih hanya sebuah komunitas yang dalam konteks social pyramid global keyahudian menempati strata golongan terbawah atau sudra. Mereka merupakan kumpulan massal yang bermigrasi dari wilayah – wilayah konflik dan tidak ingin lepas dari doktrin wahyu di bukit zion. Dalam tingkat pola pikir tertentu, mereka tidak memiliki peranan penting sebagaimana lazimnya tokoh – tokoh Yahudi diaspora yang mempengaruhi jalannya ilmu pengetahuan dan juga sosial budaya peradaban.

Dalam hal ini juga harus dilihat sisi nasionalisme bangsa Arab yang sebetulnya memiliki nilai hitoris yang luar biasa. Sejarah mencatat aneksasi dari Alexander The Great, tentara Abrahah, pasukan Tartar, kesemuanya menemui kegagalan dalam aneksasinya di jazirah arab. Sementara bangsa Yahudi dapat masuk ke Arab ketika momentum penghancuran kuil di Yerusalem pada abad I masehi oleh Raja Titus, sehingga dalam statusnya sebagai pengungsi, mereka dapat diterima oleh masyarakat Arab dan berakulturasi dimana Arab menerima nilai – nilai kebudayaan Bangsa Yahudi yang memang sangat dibutuhkan oleh Bangsa Arab dalam pengembangan peradabannya ketika itu. Sehingga kebergantungan bangsa – bangsa yang didiami oleh Yahudi terhadap keberadaan Yahudi sangat dirasakan. Katakanlah kondisi saat ini dimana ras kuning yang sedang berada di ujung tanduk akibat ketegangan di semenanjung Korea. Dan juga krisis keuangan yang melanda Eropa dimana dalam menjawab persoalannya masih membutuhkan tangan – tangan dingin dari peran Yahudi diaspora.

Karena tidak adanya tekanan politis dari Arab, menjadi sebuah entry point dalam menjadikan Israel dan Palestina sebagai Negara penyangga untuk tetap memelihara konflik di timur tengah. Sehingga kelunturan nasionalisme Arab saat ini, merupakan konsekuensi logis bukan hanya karena pengaruh rayap – rayap korporasi barat terhadap sumber daya alam di wilayah tersebut, tetapi juga harus melihat kebelakang bagaimana proses akulturasi bangsa Yahudi di jazirah Arab.

Dari kondisi ini, dimana titik pijak untuk dapat melakukan perlawanan secara efektif terhadap hegemoni yang diagendakan dalam konflik Israel dan Palestina ? apakah dengan melakukan demontsrasi mengutuk kebiadaban pola yang dilakukan Israel dapat menyelesaikan masalah dan juga mobilisasi global bangsa Indonesia kepada Negara – negara OKI terhadap agresi Israel di kapal Mavi Marmara dan juga blockade Gaza dapat mengurangi hegemoni rantai Yahudi yang begitu mendunia ?

Memahami secara utuh bangsa Yahudi baik dari sisi ras maupun keturunan bangsa tersebut, menurut saya menjadi salah satu cara efektif untuk dapat melawan hegemoni yang panjang selama 4000 sehingga secara sistematis kita dapat memiliki kunci – kunci jawaban terhadap bagaimana mereka bisa bertahan dari kondisi kritis yang mengancam terhadap kepunahan eksistensi mereka. Kemudian memahami pola survival of the fittest mereka akan menuntun terhadap apa yang menjadi tujuan mereka di pentas peradaban ini dalam konteks klaim mereka sebagai bangsa pilhan tuhan.

Ojektivitas terhadap pemahaman Yahudi sebagai sebuah bangsa dan ras dapat terlihat jika dilihat dari sudut yang terbalik terhadap tindak – tanduk mereka, seperti aksi yang dilakukan di kapal Mavi Marmara dimana masyarakat internasional mengutuk aksi tersebut, munculnya ancaman dari Turki yang akan meninjau kembali hubungan bilateralnya dengan Israel. Apa bukan ! kondisi ini juga yang diharapkan oleh Yahudi yang secara “ master mind “ mengharapkan perubahan yang akan menggeser kembali peta politik di timur tengah yang saat ini sedang dalam titik jenuhnya pasca konflik di Irak ? sehingga harus dicermati jika sampai terjadi hal – hal yang berdampak negative terhadap eksistensi mereka, disitulah terdapat agenda besar yang ingin dituju bagi mereka.

Yang terakhir dan menurut saya ini menjadi yang paling prinsip yang harus diketahui kita, bangsa Yahudi mengetahui sampai sejauh mana otoritas ruang dan waktu yang diberikan “ Sang Pencipta “ terhadap sepak terjangnya di dunia ini, sehingga apa yang selama ini disembunyikan oleh mereka itulah yang menjadikan massal manusia menjadi hidup dalam sebuah pertarungan yang tidak memahami titik pangkal penyelesaiannya. Manusia dituntun hidup berdasarkan sebab akibat terhadap persoalan yang dihadapinya sehingga menipiskan sudut sang pencipta sebagai creator kebudayaan dan semesta alam. Jika ini sampai terlupakan, sampai dimanapun perjuangan kita untuk dapat melawan pengaruh mereka ( Yahudi ), tidak akan pernah memberikan dampak apa – apa. Sehingga pikiran dan hati yang jernih serta mengimplementasikan tata nilai yang didapat melalui ilham dari sang pencipta menjadi benteng yang paling tangguh dalam menghadang pengaruh tata nilai diasporanisme Yahudi. Disamping cara – cara lain yang dianggap lebih represif untuk menunjukan identitas bangsa Indonesia dalam pergaulan dunia.

Jakarta, 08 Juni 2010

Mohamad Chaidir Salamun

Media Analyst IndoSolution

9 / 12, Jalan Keluar atau Ritual

Jika kita kembali mencermati pernyataan SBY terkait aksi hari anti korupsi sedunia 9 Desember kemarin, dimana menyatakan adanya upaya penjatuhan dirinya di balik aksi nasional tersebut. Di dalam sebuah dinamika politik, saya melihat hal tersebut merupakan suatu hal yang lazim terjadi dalam konteks “ balance of power ”. Artinya korupsi masih merupakan tema yang menjadi primadona dalam usahanya untuk melakukan penggantian kekuasaan di negeri ini.

Masih menjadi pertanyaan buat saya terhadap agenda 9 / 12 ! Sampai dimana efektifitasnya untuk dapat merubah karakter bangsa ini sebagai negeri yang korup ? Sementara tidak bisa dinafikan kemungkinan adanya motif lain di balik keikutsertaan tokoh-tokoh politik dan tokoh masyarakat dalam aksi kali ini. Yang pada momen – momen sebelumnya tidak pernah terlihat dukunganya dalam pemberantasan korupsi. Sehingga apakah aksi pada hari ini merupakan salah satu jalan keluar untuk dapat terus menekan pemberantasan korupsi atau hanya merupakan ritual dari sebuah seremonial konspirasi politik terkait dengan batu sandungan yang tengah dihadapi oleh SBY ?

Ketika kita berbicara akar persoalan yang membuahkan korupsi  sebagai budaya, sejumlah alas an yang dikemukan oleh para pakar dan pengamat mengenai hal tersebut, baik dari sisi hukum, aparatur maupun kepemimpinan lebih menunjukan bahwa  secara kepribadian bangsa ini tidak siap untuk menjalankan konsep bersih dari perbuatan korupsi. Apa yang terjadi, ketika visi kenegarawanan SBY dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih masih mendapat resistensi yang cukup kuat dan hal itu datang dari aparat penegak hukum yang terlibat dalam  kasus yang terungkap melalui rekaman di MK. Artinya tidak bisa dipungkiri, jika realita yang dihadapi saat sekarang ini, memerlukan waktu yang panjang untuk dapat memetik panen adanya system pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Pendidikan sebagai jalan keluar

Saya berharap adanya renungan yang lebih mendalam bagi diri saya sendiri dan juga bagi tiap – tiap yang terlibat dalam aksi 9 / 12. Dimana letak kesalahan yang paling hakiki selama ini, sehingga korupsi begitu memiliki akar yang kuat dan telah menjadi budaya. Dan juga apa yang telah menstimulant sehingga menjadi kondisi yang demikian.

Dalam konteks ini, gagasan sejarawan Inggris Arnold J Toynbee mengenai kebudayaan perlu kita renungkan bersama. “ Bahwa pendidikan merupakan ibu kandung dari kenyataan hidup ( budaya ) “ Tingginya sebuah kebudayaan merupakan hasil dari pola pendidikan yang memenuhi standar nilai dan harga. Dan telah menempuh waktu yang cukup lama untuk mencetak sebuah generasi yang diharapkan.  Oleh karena itu gambaran keberhasilan kenyataan hidup itu ditentukan oleh keberhasilan pendidikan yang ditanamkan.

Sehingga apakah jalan keluar bagi negeri korupsi ini adalah dengan memperbaiki pola pendidikan yang sudah berjalan ? Saya kira khalayak umum sudah sangat memahami hal tersebut. Ketika pemerintah melalui KPK memberikan rekomendasi program pendidikan anti korupsi dari mulai TK hingga SMA bahkan perguruan tinggi, jika dilihat dari struktur silabus materi pendidikannya kurang lebih sama dengan pendidikan Agama, pendidikan Budi Pekerti dan kewarganegaraan. Sehingga kembali menimbulkan pertanyaan, ketika pendidikan anti korupsi ini berkembang apakah pendidikan ini akan efektif ? mengingat di sekolah juga ada pendidikan agama dan kewarganegaraan yang tidak mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan kepribadian siswa. Oleh karena itu, dalam hal ini saya hanya ingin mengingatkan bahwa indoktrinasi yang paling penting dalam proses pendidikan tersebut adalah keluarga.

Ketika kita jauh melangkah dengan menyalahkan system yang sudah ada sebagai penyebab membudayanya korupsi, mungkin kita sedikit melupakan bagaimana memberi pola atau contoh sebagai orang tua dalam menanamkan nilai kepada anak – anaknya untuk membatasi terhadap sesuatu yang bukan menjadi haknya,

Ibarat menulis dalam sebuah batu, jika kita sebagai orang tua, mampu menanamkan nilai – nilai pendidikan mengenai persoalan korupsi dengan baik kepada anak – anak kita sejak dini, maka hal tersebut akan selalu diingat jika individu yang bersangkutan menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat kelak.

Saya kira contoh kecil tersebut, mungkin tidak terdapat dalam implementasi pendidikan keluarga terhadap pihak – pihak yang terlibat dalam perilaku tindak korupsi saat ini. Disamping itu, kita juga perlu mencari tahu apa yang menyebabkan nilai – nilai pendidikan tersebut tidak sampai. Dan bagaimana caranya untuk dapat mengubah pola pendidikan di keluarga yang sudah terpola selama ini, agar kita  bisa melihat perubahan karakter, menjadi bangsa yang bebas korupsi.

Saya berharap momen 9 / 12 ini bukan hanya untuk memperingatkan pemerintah mengenai gagasan dan tindakan dalam pemberantasan korupsi. Tetapi ketika kita turun ke jalan dengan membawa semangat nilai – nilai anti korupsi, masing – masing pribadi yang terlibat aksi, sudah dapat mengimplemantasikan nilai – nilai tersebut terhadap diri sendiri. Bagi yang sudah berkeluarga, seyogyanya istri dan anak – anaknya sudah diberikan pengertian terlebih dahulu mengenai persoalan korupsi ini. Sampai sejauh mana dampak negatifnya dalam kehidupan bermasyarakat dan memberi bentuk contoh di keluarga masing – masing untuk tidak melakukan korupsi.

Artinya jalan keluar dengan memperingatkan keluarga sebagai pihak yang terdekat merupakan hal yang paling kongkrit. Sehingga momentum 9 / 12 tidak hanya menjadi proses ritual aksi masa yang tidak jelas kelanjutannya dalam merubah citra bangsa ini sebagai negeri korupsi.

Jakarta, 9 Desember 2009

Mohamad Chaidir Salamun

Media Analyst IndoSolution

MENANTI GEBRAKAN SANG LAKSAMANA

Mulai berjalannya Kabinet Indonesia Jilid II setelah dilantik 21 Oktober lalu dan capaian dalam 100 hari kedepan menjadi hal yang ditunggu – tunggu bagi setiap kalangan terhadap kinerja para menteri terhadap komposisi yang cenderung lebih banyak terisi oleh politisi – politisi partai.

Untuk Departemen Perhubungan dimana dalam hal ini Presiden menunjuk Purnawirawan Angkatan Laut Freddy Numberi, memang terlihat adanya upaya dari pemerintah untuk dapat meningkatkan mentalitas birokrasi di jajaran tersebut. Proses sidak ke beberapa tempat pusat transportasi yang kemudian berbuntut digantinya Kepala Stasiun BEOS dan Kepala Pandu Pelabuhan Tanjung Priok, merupakan salah satu shock terapy yang dianggap dapat mengurai benang kusut birokrasi di sektor tersebut.

Kemudian jika dilihat dari kompleksitas persoalan yang dihadapi dalam 2 tahun terakhir di sektor penerbangan, upaya pemerintah di sektor ini, jelas terfokus pada bagaimana agar dengan segera Indonesia terbebas dari sangsi pelarangan terbang Uni Eropa terhadap maskapai nasional. Transisi pucuk kepemimpinan di Dephub, setelah tragedi Adam Air, cenderung mengkedepankan sosok professional yang sangat memahami dunia aviasi sehingga pembenahan yang sudah dilakukan di sektor transportasi udara, sangat memerlukan kecakapan bagi Menteri penerusnya dalam penanganan aparatur birokrasi terhadap optimilasisasi standar yang sudah ditetapkan di sektor penerbangan dan juga pemahaman territorial khususnya  dalam pengembangan transportasi Indonesia.

Menjadi persoalan yang unik saat sekarang ini untuk penerbangan kita, setelah kita melewati fase melambungnya harga minyak dunia di pertengahan 2008 dan pasca bebasnya Indonesia dari larangan terbang. Implikasi terhadap diberlakukan UU No 1 Tahun 2009 menimbulkan persoalan baru sebagai proses adaptasi dari pemberlakukan UU tersebut. Turunnya insiden kecelakaan penerbangan merupakan nilai positif, sementara Survival of The Fittest karena konsekweksi UU tersebut seakan membatasi jumlah maskapai yang beroperasi, akibatnya fuel surcharge menjadi persoalan yang diindikasikan menjadi sebuah kartel diantara maskapai yang memberlakukan tarif tersebut sehingga menghambat pemerintah untuk mendorong penerbangan bertarif murah. Dan persoalan lain juga adalah terhambatnya investasi di sector penerbangan untuk skala premium karena factor kepemilikan armada yang belum sesuai dengan regulasi.

Dari beberapa persoalan tersebut, inisiatif pemerintah untuk menjaga kestabilan kinerja di Departemen tersebut sangatlah baik. Karakter yang tegas merupakan harapan terhadap menteri yang baru  untuk mengawasi kinerja di bawahnya terhadap tanggung jawab keselamatan penerbangan karena maskapai sekelas Garuda pun ternyata masih mengalami insiden lepas ban yang terjadi Jumat lalu. Disamping itu pemerintah harus dapat mengatur pemberlakukan fuel surcharge dengan menggunakan perhitungan formula baku yang pada ujungnya dapat menghapus pemberlakuan fuel surcharge pada maskapai penerbangan. Dan itu kembali terhadap factor ketegasan artinya ada punishment terhadap yang melanggar aturan tersebut jika memang ditemukan adanya indikasi Fuel Surcharge dijadikan sumber pendapatan bagi maskapai. 

Fenomena yang berkembang saat sekarang ini adalah maskapai cenderung beralih konsep ke penerbangan Low Cost Carrier sebagai respon terhadap kondisi krisis global, orientasi ini mungkin akan semakin menguat jika segmen pasar bawah yang di jaring akan lebih luas untuk meningkatkan jumlah orang bepergian menggunakan pesawat. Depresiasi rupiah sebagai dampak yang fluktuatif juga menjadikan maskapai kita tidak mudah untuk melakukan peremajaan armada sehingga dengan pemakaian pesawat yang berusia tua, konsumsi bahan bakar akan lebih banyak dan Fuel Surcharge yang ditetapkan akan lebih mahal dari maskapai asing.

Karena persoalan tekhnis, regulasi dan juga politis dalam dunia penerbangan kita sangat berkaitan erat, sangat diharapkan gebrakan dari Sang Laksamana untuk dapat lebih mendorong penerbangan bertarif murah. Dari penyelesaian yang telah dilakukan terhadap persoalan yang ada, kebijakan yang diberlakukan secara nyata harus dapat menyentuh kepada seminimal mungkin turunnya daya beli masyarakat sebagai dampak krisis global terhadap permintaan penerbangan.

Jakarta, 2 November 2009

Mohamad Chaidir Salamun

Media Analyst IndoSolution