Rabu, 19 November 2008

Pengguna Tidak Bisa Menunggu Busway Menjadi Sempurna

Melihat pemaparan kronologis hambatan TransJakarta di salah satu harian ibukota, menarik sekali untuk ditelaah. Jika dilihat dari pemaparan tersebut terlihat bahwa, 2 persoalan yang selalu muncul dalam moda Transportasi tersebut, yaitu regulasi dan infrastruktur sehingga merupakan persoalan yang tiada habis – habisnya menjadi bahan perdebatan terhadap pihak – pihak terkait pada moda transportasi tersebut.

Komitmen & Transparansi
Saya menyoroti terhadap kendala regulasi yang menghambat tertundanya kembali pengoperasian koridor VIII hingga X sebagai dampak dari konflik yang terjadi di koridor IV dan VII. Saya melihat konflik seputar tarif yang terjadi di koridor IV hingga VII memberikan dampak psikologis bagi Pemprov, sehingga sebisa mungkin Pemprov mengusahakan konflik tersebut tidak terjadi lagi di koridor VIII dan X walaupun harus berujung terhadap penundaan operasional koridor tersebut. Dilematis yang muncul dari persoalan tarif tersebut, ketika Pemprov dihadapkan terhadap 2 pilihan harga antara Rp 12 ribu atau Rp 9 ribu dengan implikasi terhadap beban subsidi yang lebih kecil atau tuntutan yang harus dihadapi jika diberlakukan tarif baru yang lebih rendah, saya melihat perkembangan tersebut seperti yang termuat di media, lebih cenderung untuk memilih harga yang lebih berpihak kepada masyarakat dan meringankan beban subsidi yang dikeluarkan oleh Pemprov, sehingga dalam hal ini jalan tengah yang diambil Pemprov cukup bijak dengan mengambil angka 85 % dari nilai Rp 12.000, karena jika dibiarkan terus armada untuk menutupi kebutuhan di koridor IV hingga VII akan semakin sulit untuk segera dioperasionalkan.

Kemudian kita melihat komitmen dari salah satu operator yang beroperasi dikoridor V dan VII, yang menyatakan siap beroperasi di koridor tersebut dan dengan kesiapan infratsruktur seperti pembangunan SPBG di koridor yang akan dilaluinya, dan armada yang telah disiapkan dengan sangat memperhatikan keselamatan penumpangnya, saya kira hal tersebut merupakan salah satu proses yang harus mendapat dukungan oleh pihak terkait karena upaya tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebuah korporasi terhadap kondisi transportasi di kota Jakarta, sehingga dengan adanya perbedaan pendapat mengenai persoalan tarif, akan lebih baik segera diserahkan ke dalam proses Arbitrase sesuai dengan mekanisme yang ada dan lebih cenderung untuk tetap mengkedepankan operasional yang seharusnya berjalan, karena implikasi yang akan dihadapi untuk kedepannya adalah hambatan untuk mengoperasionalkan koridor selanjutnya akan lebih besar dan akan berlanjut dengan kekecewaan publik. Terkait dengan persoalan tersebut upaya Pemprov untuk tetap berada di tengah – tengah antara masyarakat dan kepentingan pengusaha sekaligus meminimalkan konflik persoalan tarif, dibuktikan dengan memperluas otoritas dan mempertahankan status Badan Layanan Umum dan merupakan jawaban terhadap rekomendasi atau wacana yang berkembang untuk merubah BLU menjadi persero. Pergantian pimpinan di BLU yang dilakukan oleh Gubernur DKI, secara bertahap merupakan keinginan yang kuat bagi Pemprov untuk membangun karakter positif dari bawah dan peningkatan kinerja terhadap BLU TransJakarta yang selalu berada dalam kampanye negatif karena konflik yang tidak terselesaikan.

Tantangan bagi Pemprov
Banyaknya kekurangan dalam perjalanan moda transportasi tersebut, tidak harus membuat kita terus berkubang di dalam konflik kepentingan yang terjadi dan berakibat mengabaikan kepentingan masyarakat yang menjadi jargon dibangunannya sarana transportasi tersebut. Saya kira transparansi di media sudah jelas, bagaimana upaya operator terkait dalam komitmennya untuk ikut membangun transportasi di Jakarta, sehingga masyarakat bisa memberikan penilaian akar persoalannya apakah hambatan yang terjadi saat ini terhadap moda TransJakarta ada di operator, Pemprov atau kinerja BLU yang tidak optimal dan pihak lainnya yang memiliki kepentingan terhadap moda transportasi tersebut.

Kita tidak bisa menunggu busway menjadi sempurna untuk menghindari kemacetan total di Jakarta pada 6 tahun ke depan. Diperlukan kelegawanan, komitmen, transparansi dan netralitas yang kuat dari Pemprov dalam penyelesaian konflik yang terjadi sehingga tujuan dibentuknya TransJakarta dapat tercapai. Oleh karenanya rencana dan persiapan BLU harus segera dilakukan terhadap koridor selanjutnya disamping peningkatan terhadap pelayanan di koridor yang sudah berjalan.
Jakarta, 18 November 2008
Mohamad Chaidir Salamun
Media Analyst Indosolution

Tidak ada komentar:

Posting Komentar